"Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini dipimpin
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan tanggap
darurat terhadap bencana yang terjadi," kata anggota Komisi V DPR RI
Arwani Thomafi di Jakarta, Jumat (11/1).
Lebih daripada itu, kata Sekretaris Fraksi PPP itu, pemerintah, dalam
hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kemendagri perlu
melakukan peninjauan terkait tata kelola air di Indonesia. "Cuaca ektrem
bukan satu-satunya faktor banjir diberbagai daerah di Indonesia. Jika
pemerintah dapat melakukan antisipasi yang baik, hal ini dapat
diminimalkan," kata Arwani.
Salah satu langkah untuk perbaikan tata kelola air adalah dengan
melakukan revitalisasi situ, rawa, bendungan dan normalisasi
sungai-besar dan daerah tangkapan air.
"Itu akan sangat membantu meminimalisasi banjir," sebutnya.
Khusus yang terjadi di Serang, karena memutus tol Jakarta- Merak yang merupakan jalur distribusi primer pulau Jawa-Sumatra, perlu penanganan darurat yang cepat. "Semakin lama penanganan, akan memperbesar pengaruh ketergangguan jalur distribusi barang yang pada urutan berikutnya mengganggu perekonomian nasional," kata Arwani.
Khusus yang terjadi di Serang, karena memutus tol Jakarta- Merak yang merupakan jalur distribusi primer pulau Jawa-Sumatra, perlu penanganan darurat yang cepat. "Semakin lama penanganan, akan memperbesar pengaruh ketergangguan jalur distribusi barang yang pada urutan berikutnya mengganggu perekonomian nasional," kata Arwani.
Tiga hari terakhir ini, sebutnya, belum ada aksi nyata oleh pemerintah untuk mengurai persoalan di Tol Jakarta-Merak. "Padahal kerugian ekonomi dipastikan banyak. Belum lagi aktivitas sosial masyarakat di Banten-Jakarta yang mengandalkan jalur tol jelas dirugikan," ungkap Arwani.