Menurut Gubernur di Semarang, Selasa (13/9/2011), penentuan tarif tersebut didasarkan atas penghitungan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Kementerian Pekerjaan Umum sudah menyetujui ruas tol ini dapat segera dimanfaatkan, setelah berbagai syarat yang ditentukan dipenuhi," katanya usai bertemu Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
Tiga syarat yang harus dipenuhi, kata dia, yakni aman, telah dilengkapi rambu-rambu, serta hanya dilalui kendaraan berukuran kecil.
Penentuan tarif, lanjut dia, didasarkan pada penghitungan per kilometer yang dikalikan dengan panjang ruas tol yang mencapai 11 kilometer tersebut.
Ia menuturkan, tarif tersebut akan dilakukan secepatnya setelah berbagai masalah administrasi dan kesiapan operator selesai.
Ia menambahkan, pengoperasian jalan tol ini akan berada di bawah kewenangan PT Trans Marga Jawa Tengah serta Badan Pengatur Jalan Tol.
Sementara itu, lanjut dia, pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum yang digelar dalam pembahasan Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia juga membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah.
Menurut dia, pertemuan tersebut difokuskan pada rencana induk pembangunan di Pulau Jawa.
"Pemerintah meminta rencana pembangunan jangka menengah Jawa Tengah disesuaikan dengan rencana induk tersebut," katanya.
Share this
