Semarang-Proyek strategis penataan lanjutan kawasan Simpang Lima, jalur pendestrian, dan proyek polder Banger, diharapkan warga di wilayah tersebut tetap berlanjut.
Harapan itu muncul setelah penetapan Wali Kota Semarang, Soemarmo Hadi Saputro, sebagai tersangka dugaan kasus suap APBD 2012 Kota Semarang ke DPRD, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Kota Semarang, Djoko Setijowarno, mengungkapkan, dari sejumlah proyek itu, proyek polder Banger dinilai paling penting dari bagian upaya pemerintah kota mengurangi banjir hujan dan banjir rob di kawasan Semarang Utara.
"Kami berharap kebijakan proyek polder Banger bisa tetap dilanjutkan oleh pelaksana tugas wali kota. Proyek itu juga sudah mendapat dukungan dari tim asal Belanda," kata Djoko Setijowarno.
Sementara, kasus yang menyeret Soemarmo Hadi Saputro itu erat hubungan dengan persidangan Sekretaris Daerah Kota Semarang (nonaktif), Akhmad Zaenuri, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.
Akhmad Zaenuri, bersama dua anggota Badan Anggaran DPRD, Agung Purno Sarjono dan Sumartono, sudah ditetapkan oleh KPK sebagai terdakwa dan tersangka kasus suap APBD. Proyek polder Banger akan melengkapi polder Tawang yang sudah berfungsi lebih dulu.
Proyek polder Banger mendapatkan bantuan teknisi dan pantauan dari perwakilan Hoogheemraadschap van Scieland en de Krimpenerwaard (HHSK), lembaga asal Belanda. Dari Polder Banger diharapkan dapat menuntaskan masalah banjir dan rob di Kota Semarang, dengan daerah tangkapan air seluas 527 hektar.
Tujuannya, melindungi 84.000 warga di sembilan kelurahan, yakni Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Mlati Baru, Kelurahan Sarirejo, Kelurahan Bugangan, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Karangturi, Kelurahan Tempel, serta Kelurahan Kemijen yang sebagian besar kawasan Semarang Utara.
Share this
