JAKARTA - Pelayanan Bus TransJakarta terus
dikeluhkan di lapangan. Tak hanya itu, secara kelembagaan alat
transportasi masal ini juga dikritik lantaran dianggap tidak memiliki
standar pelayanan minimal (SPM).
Karena itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, mendesak Pemprov DKI secepatnya memperluas status Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BMUD).
"TranJakarta hanya dikelola dalam bentuk BLU dan ini sudah kesempitan untuk mengurus TransJakarta. Makanya kita menuntut Pemerintah DKI dan DPRD DKI Jakarta mempercepat pembahasan Raperda soal pembentukan BUMD PT Transjakarta. Dengan BUMD akan ada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang jelas," ungkapnya dalam konferensi pers menyoal pelayanan Transjakarta, di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Rabu (20/6/2012).
Senada dengan Sudaryatmo, Country Director Institute for Transportation & Development Policy, Yoga Adiwinarto menyatakan, kelembagaan yang terlalu sempit ini berpotensi memberikan dampak negatif pada kebijakan otonom dan memberikan pelayanan tidak optimal.
"Kalau memang kita punya TransJakarta yang bagus dengan SPM yang baik, maka akan dapat mengurangi volume kendaraan di Jakarta dengan mengalihkan masyarakat dengan menggunakan TransJakarta," katanya.
Kelembagaan yang ada pada di Transjakarta saat ini, kata Yoga, membuat layanan ini terikat dengan birokrasi pemerintah. "Masa mau betulin atap halte yang rusak saja harus dirapatkan dulu. Ya kalau ada dananya, kalau tidak ada kan harus nunggu tahun depan lagi," tutupnya.
Karena itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, mendesak Pemprov DKI secepatnya memperluas status Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BMUD).
"TranJakarta hanya dikelola dalam bentuk BLU dan ini sudah kesempitan untuk mengurus TransJakarta. Makanya kita menuntut Pemerintah DKI dan DPRD DKI Jakarta mempercepat pembahasan Raperda soal pembentukan BUMD PT Transjakarta. Dengan BUMD akan ada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang jelas," ungkapnya dalam konferensi pers menyoal pelayanan Transjakarta, di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Rabu (20/6/2012).
Senada dengan Sudaryatmo, Country Director Institute for Transportation & Development Policy, Yoga Adiwinarto menyatakan, kelembagaan yang terlalu sempit ini berpotensi memberikan dampak negatif pada kebijakan otonom dan memberikan pelayanan tidak optimal.
"Kalau memang kita punya TransJakarta yang bagus dengan SPM yang baik, maka akan dapat mengurangi volume kendaraan di Jakarta dengan mengalihkan masyarakat dengan menggunakan TransJakarta," katanya.
Kelembagaan yang ada pada di Transjakarta saat ini, kata Yoga, membuat layanan ini terikat dengan birokrasi pemerintah. "Masa mau betulin atap halte yang rusak saja harus dirapatkan dulu. Ya kalau ada dananya, kalau tidak ada kan harus nunggu tahun depan lagi," tutupnya.
Share this
