Saat membuka perdagangan pasar modal
awal tahun ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta
pembangunan infrastruktur digenjot secara besar-besaran. Tahun ini,
dinobatkan sebagai tahun infrastruktur.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2012, pemerintah telah menetapkan
beberapa proyek infrastruktur yang akan dikerjakan. Semisal percepatan
pembangunan waduk Jatigede, Jatibarang, Pandan Suri. Pembangunan
bendungan gerak di Bojonegoro, pembangunan prasarana pengendalian banjir
di DKI Jakarta, Sungai Citarum di Jawa Barat, pengamanan pantai di
sulawesi utara, NTB.
Untuk infrastruktur jalan, pemerintah akan meningkatkan kualitas
jalan nasional sepanjang 36.823 kilometer di Indonesia, peningkatan
kapasitas jalan di lintas timur Sumatera, lintas utara Jawa, lintas
selatan Kalimantan, lintas barat NTB, maluku, dan lintas batas Papua.
Rencana pembangunan jalan strategis sepanjang 175 kilometer terutama di
wilayah perbatasan dan lintas selatan Jawa, pembangunan jalan tol
sepanjang 168 kilometer di Sumatera dan Trans Jawa. Pembangunan serta
peningkatan 86.720 hektar dan rehabilitas 391.340 hektar layanan
irigasi.
Pembangunan rehabilitasi prasarana air baku. Untuk menunjang
sektor transportasi, pemerintah akan membangun Pelabuhan Belawan Medan,
peningkatan kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok dan pembangunan empat
pelabuhan strategis lainnya di makasar dan tanjung perak, pembangunan 59
prasarana dermaga di NAD, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau,
Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, dan
Maluku Utara.
Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto
mengatakan, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan di
enam provinsi di kawasan timur Indonesia. Alasannya, wilayah tersebut
memerlukan peningkatan ketersediaan jalan secara serius. "Utamanya
menuju pelabuhan agar arus transportasi dan distribusi antar pulau lebih
efisien,' ujar Djoko.
Alokasi perbaikan jalan di enam provinsi tersebut diperkirakan
lebih dari Rp 5 triliun. Untuk wilayah Papua dan Papua Barat mencapai Rp
4,5 triliun. Sementara untuk Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 1,4
triliun. Untuk perbaikan jalan di enam provinsi tersebut hingga 2014,
Kementerian PU berjanji menekan jumlah jalan rusak menjadi hingga 8
persen atau sepanjang 996,37 kilometer.
Tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun
untuk memperbaiki jalan nasional yang rusak. Sumber dana perbaikan jalan
rusak ini berasal dari alokasi sisa anggaran lebih (SAL) tahun 2011.
Sumber : Merdeka.com
Share this
