JAKARTA - Penerapan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) ditargetkan dimulai pada kuartal pertama 2014. Kebijakan untuk pengendalian operasional kendaraan pribadi ini diterapkan agar kemacetan bisa ditekan.
Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengungkapkan, selama ini permasalahan kemacetan telah lama diperbincangkan publik di Ibu Kota. Pemicunya telah diketahui semua pihak, baik pakar transportasi maupun Pemprov DKI Jakarta. Namun, hingga kini belum ada tindakan konkret dari Pemerintah Jakarta untuk memulai kebijakan pengendalian tersebut.
Pemecahan karut-marut lalu lintas di Ibu Kota tidak dapat ditangani dengan cara pembatasan operasional kendaraan pribadi semata, tapi juga harus disertai dengan penambahan prasarana angkutan umum massal. Baik pengendalian operasional kendaraan pribadi melalui ERP maupun penerapan nomor pelat ganjil-genap sudah diagendakan.
”Dari hasil pemaparan sejumlah stakeholder dapat diputuskan ERP dapat dimulai di Jakarta pada kuartal pertama 2014,” kata Triwisaksana.
Menurut Triwisaksana, selama ini pengendalian kemacetan lalu lintas dianggap seperti filosofi ayam dan telur yakni mendahulukan antara pembatasan operasional kendaraan dan penambahan angkutan massal. Namun, jika angkutan publik ditambah, kemacetan semakin parah. ”Kebingungan ini akan diputuskan, kebijakan apa yang lebih tepat,” sebutnya.
Dengan target pelaksanaan 2014, Balegda akan mengebut rancangan peraturan daerah (raperda) jalan berbayar elektronik.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengungkapkan, dari hasil kajian, pembatasan operasional kendaraan pribadi yang lebih tepat untuk Jakarta merupakan ERP daripada menerapkan sistem ganjil-genap.
Dengan penerapan ERP, para pemilik mobil harus mengeluarkan biaya lebih banyak setiap melakukan perjalanan. Bagi yang memiliki kemampuan ekonomi akan bertahan. Namun, yang tidak memiliki kemampuan ekonomi cukup tinggi harus beralih ke angkutan umum. Pemprov DKI Jakarta juga akan mendapatkan tambahan pendapatan daerah bila ERP diterapkan.
Pendapatan itu sebagai sumber pembiayaan untuk penambahan angkutan umum massal. Penerapan ERP kemungkinan menggunakan sistem koridor. Dengan sistem ini, pengendara membayar setiap kali melintas.
Sistem ini dapat mengurangi kendaraan tumpah ke jalur alternatif, pengendalian dan pengawasan lebih mudah, dan rute angkutan umum massal mengikuti jalur di koridor ERP. Di samping sistem koridor, sejumlah negara lain menggunakan sistem lain seperti zona dan point to point.
Dengan sistem zona, pengemudi cukup membayar sekali. Sistem ini lebih cocok untuk daerah yang memiliki jalan alternatif. Tetapi, sistem ini membutuhkan pintu masuk (gate entry/gantry) cukup banyak dan tingkat kebocoran lebih tinggi. ”Sistem zona tidak jauh berbeda dengan sistem koridor,” ujarnya.