Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menegaskan tidak ada cara instan dalam
mengatasi kemacetan lalu lintas di ibu kota dalam waktu singkat.
Karenanya, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sebagai mitra Pemprov
DKI Jakarta diharapkan terus konsisten memperkuat kelembagaannya
sehingga dapat memberikan rekomendasi pengelolaan transportasi kota.
"DTKJ mampu merumuskan kebijakan atau memberikan masukan, serta rekomendasi yang bisa dituangkan Pemprov DKI dalam bentuk kebijakan yang konkret," ujar Fauzi saat mengukuhkan anggota DTKJ periode 2012-2013, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (20/3).
Dihadapan para anggota DTKJ dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Fauzi Bowo sempat menyindir salah satu janji kandidat calon gubernur DKI Jakarta yang ingin menuntaskan masalah macet ibu kota dalam waktu tiga tahun.
"DTKJ mampu merumuskan kebijakan atau memberikan masukan, serta rekomendasi yang bisa dituangkan Pemprov DKI dalam bentuk kebijakan yang konkret," ujar Fauzi saat mengukuhkan anggota DTKJ periode 2012-2013, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (20/3).
Dihadapan para anggota DTKJ dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Fauzi Bowo sempat menyindir salah satu janji kandidat calon gubernur DKI Jakarta yang ingin menuntaskan masalah macet ibu kota dalam waktu tiga tahun.
"DTKJ itu fungsinya ikut
menyosialisasikan masalah transportasi ke masyarakat. Termasuk
disampaikan ke orang-orang yang mau atasi macet dalam waktu tiga tahun.
Tolong berikan penjelasan kepada mereka yang berpikiran sempit,"
katanya.
Fauzi mengaku, sejauh ini pihaknya terus bekerja keras untuk mengubah transportasi massal di ibu kota menjadi lebih baik. Sebab, transportasi massal berpengaruh langsung terhadap kemacetan di Jakarta. Jika dikelola dengan baik maka akan lebih banyak lagi warga Jakarta yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. "Perubahan nyata memang masih belum sesuai harapan masyarakat, tapi tidak instan harus sesuai aturan," katanya.
Meski begitu, ditegaskan Fauzi, rekomendasi yang diberikan DTKJ harus konkret. Dengan begitu, diharapkan dapat mencari terobosan yang dapat mendorong pemerintah pusat agar bisa lebih cepat menerbitkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan ERP. "Konkritnya seperti apa, itu kan kita harus cari jalan untuk bisa meyakinkan. Karena kalau rumusan rekomendasi tidak bisa dipraktekkan, tidak bisa dilaksanakan, tidak ada manfaatnya," tegasnya.
Fauzi mengaku, sejauh ini pihaknya terus bekerja keras untuk mengubah transportasi massal di ibu kota menjadi lebih baik. Sebab, transportasi massal berpengaruh langsung terhadap kemacetan di Jakarta. Jika dikelola dengan baik maka akan lebih banyak lagi warga Jakarta yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. "Perubahan nyata memang masih belum sesuai harapan masyarakat, tapi tidak instan harus sesuai aturan," katanya.
Meski begitu, ditegaskan Fauzi, rekomendasi yang diberikan DTKJ harus konkret. Dengan begitu, diharapkan dapat mencari terobosan yang dapat mendorong pemerintah pusat agar bisa lebih cepat menerbitkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan ERP. "Konkritnya seperti apa, itu kan kita harus cari jalan untuk bisa meyakinkan. Karena kalau rumusan rekomendasi tidak bisa dipraktekkan, tidak bisa dilaksanakan, tidak ada manfaatnya," tegasnya.
Share this
