JAKARTA - Problematika transportasi ibukota hingga kini masih menjadi sorotan. Jakarta sebagai pusat kota negara dirasa belum mampu memfasilitasi masyarakat dengan angkutan publik yang murah, aman, nyaman, dan manusiawi.
Sejumlah alasan itu akhirnya membentuk pola pikir warga Jakarta dan warga di daerah penunjang untuk memilih kendaraan pribadi sebagai alat transportasi harian mereka. Kondisi ini tentu saja berkontribusi terhadap kemacetan lalu lintas Jakarta.
Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, Sutanto Soehodo, memastikan bahwa Jakarta membutuhkan sarana transportasi yang terintegrasi. Karena itu, revitaliasi angkutan umum sangat mendesak untuk dilakukan.
Namun, menurut Sutanto, permasalahan yang dihadapi Pemprov DKI saat ini adalah mengenai anggaran. Guna merevitalisasi sistem angkutan umum di Jakarta membutuhkan dana yang tidak sedikit.
"Tidak cukup kalau tidak di-back up dengan pembiayaan yang rasional. Ketika berniat menyelesaikan masalah angkutan umum dalam tempo lima tahun, kalau kita lihat budget kita, bisanya untuk waktu 10 tahun, ini kan tidak match," kata Sutanto dalam acara Diskusi Publik tentang Peremajaan Angkutan Umum Jakarta di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Mei 2012.
Sutanto menambahkan, untuk membenahi masalah angkutan umum ini, butuh anggaran khusus di luar APBD DKI. Misalnya bantuan melalui anggaran khusus dari pemerintah pusat.
"Atau sama-sama berpikir barangkali revitalisasi ini bisa diselesaikan dengan kerjasama public private," ujarnya.
Sutanto mengungkapkan, revitalisasi angkutan umum di ibukota tidak mengenal batasan waktu. Butuh proses panjang untuk dapat menurunkan angka kemacetan. Atau dalam periode jangka pendek menengah dan panjang.
"Ini semua berproses panjang, endless. Bangun MRT karena lebih berjangka panjang dan lebih punya kontribusi menekan angka kemacetan," katanya.
Sumber: Vivanews
