Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengebut
pembangunan beberapa proyek infrastruktur jalan terutama yang bisa
menjadi alternatif pemecah kemacetan lalu lintas antar daerah.
Setelah arteri Porong yang diresmikan 15 Maret lalu, Pemprov Jatim
langsung melanjutkannya dengan memulai pembangunan tol Gempol-Pandaan.
Berikutnya beberapa proyek tol dan jalan lintas lainnya juga akan segera
digarap.
Dengan lancarnya transportasi tentu akan berimbas positif bagi
pengguna jalan yang memiliki kepentingan di sana. Tidak hanya angkutan
untuk manusia tetapi juga distribusi barang. Seperti arteri Porong dan
tol Gempol-Pandaan misalnya yang akan memperlancar lalu lintas
transportasi dari Surabaya ke Jawa Timur bagian timur dan selatan.
Pengamat ekonomi Universitas Airlangga, Subagyo mengungkapkan, ada
banyak imbas dari setiap laju pembangunan. Tidak hanya sisi positif
tetapi juga sisi negatif yang mengikuti pembangunan tersebut.
Dilihat dari sisi positifnya tentu saja pembangunan infrastruktur
sangat diperlukan. Dengan infrastruktur jalan yang memadai, biaya
produksi dan atau transportasi akan berkurang sehingga biaya ekonomi
yang dikeluarkan pun akan lebih rendah. Dengan biaya yang lebih rendah,
otomatis harga jual barang menjadi lebih murah, masyarakat memiliki daya
beli dan hasil akhirnya tentu ekonomi akan bertumbuh.
Jika pembenahan infrastruktur terus dilakukan bukan tidak mungkin
target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,4% yang dipatok Pemprov Jatim bisa
tercapai.
”Tapi tentu saja faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya
dilihat dari pembangunan jalan saja. Ada banyak faktor yang mempengaruhi
baik internal maupun eksternal, termasuk kondisi politik dan ekonomi di
luar negeri,” ujar Subagyo.
Kondisi yang masih harus terus diwaspadai yaitu konflik antara Iran
dan Amerika Serikat yang bisa membuat harga minyak dunia melambung.
Begitu juga dengan krisis Eropa yang belum tahu sampai kapan akan
kembali stabil seperti sedia kala. Seperti diketahui banyak diantara
produk industri Jatim yang diekspor ke Eropa. Dengan daya beli
masyarakat di benua biru tersebut yang mengalami penurunan, pengusaha
dan pemerintah daerah di Jatim harus segera jeli melihat peluang pasar
yang lain.
Dalam setiap pembangunan tentu saja tidak hanya memiliki sisi positif
saja. Sisi negatifnya tentu saja ada, yaitu adanya warga di lokasi
pembangunan yang tergusur.
Menurut Subagyo, ganti rugi untuk masyarakat yang tergusur ini
seharusnya tidak cukup hanya uang. ”Karena sebagian besar dari mereka
adalah petani, begitu mereka tergusur dan tidak bisa lagi bertani,
seharusnya diberikan pelatihan keterampilan sederhana untuk mereka,”
tuturnya.
Bertani di tempat yang baru hampir tidak mungkin bisa dilakukan
karena semakin sempitnya lahan pertanian. Sedangkan untuk transmigrasi
juga tidak mudah karena adanya otonomi di masing-masing daerah.
Jika hanya diberikan ganti rugi berupa uang, dikhawatirkan nantinya
akan langsung habis untuk konsumsi. Pelatihan keterampilan yang
diberikan tentu saja yang mudah dilakukan dan tidak banyak menggunakan
alat dan memiliki prospek pasar seperti misalnya pembuatan krupuk.
Dalam suatu kesempatan, Asisten IV Bidang Administrasi Umum
Pemerintah Provinsi Jatim Akhmad Sukardi mengatakan pembangunan tol
Gempol-Pandaa
Sumber : lensaindonesia.com