"Itu terlihat pada perilaku keseharian.
Misalnya saat traffic light menyala merah, banyak pengendara yang
menyerobot. Kalau pun berhenti, banyak yang melewati garis sehingga hak
pejalan kaki untuk menyeberang terampas," kata Jusri.
Ciri lain masih rendahnya kedisiplinan berlalu lintas, kata Jusri, adalah masih banyaknya pengguna jalan yang menyerobot jalur satu arah atau berbalik arah secara mendadak.
"Itu tidak hanya dilakukan pengendara kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil dan angkutan umum, tetapi juga tidak sedikit pejabat negara atau pemakai kendaraan dinas, baik pelat merah, militer dan juga kepolisian," ujarnya.
Jusri mengatakan nilai kerugian materi dan ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas sangat besar. Menurut Jusri, di Indonesia kerugian kecelakaan lalu lintas dapat mencapai Rp 217 triliun per tahun.
Kerugian itu, ujar Jusri, terdiri atas berbagai hal. Misalnya biaya perawatan rumah sakit dan perbaikan kendaraan. "Itu belum termasuk korban kecelakaan yang mengalami cacat, menjadi tidak produktif bekerja. Jika tidak lagi produktif, berapa penghasilan yang hilang," katanya.
Sedangkan jumlah korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas, menurut Jusri, angkanya sangat besar. Data yang tercatat, ujar Jusri, jumlah korban kecelakaan lalu lintas sekitar 380 ribu per tahun.
"Panjang jalan di Indonesia sekitar 38 ribu kilo meter. Artinya jika kita rata-ratakan, tiap 1 kilometer terdapat 10 korban tewas" kata Jusri.
Akan tetapi, kata dia, seluruh stake holder lalu lintas termasuk pemerintah masih terkesan menyepelekan masalah ini. Pemahaman para pemimpin, baik di pemerintahan dan kalangan swasta mengenai keselamatan berlalu lintas, kata Jusri, sangat minim. Jusri memberi contoh, perusahaan atau lembaga negara, hanya memberlakukan syarat memiliki surat izin mengemudi untuki mengemudikan mobil atau sepeda motor.
"Membuat SIM di tanah air masih sangat longgar," katanya.
Jusri berpendapat, edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas, idealnya masuk kurikulum pendidikan. Tujuannya, supaya lebih menyosialisasikan keselamatan berlalu lintas sekaligus menanamkan sikap dan kedisiplinan sejak dini.
Ciri lain masih rendahnya kedisiplinan berlalu lintas, kata Jusri, adalah masih banyaknya pengguna jalan yang menyerobot jalur satu arah atau berbalik arah secara mendadak.
"Itu tidak hanya dilakukan pengendara kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil dan angkutan umum, tetapi juga tidak sedikit pejabat negara atau pemakai kendaraan dinas, baik pelat merah, militer dan juga kepolisian," ujarnya.
Jusri mengatakan nilai kerugian materi dan ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas sangat besar. Menurut Jusri, di Indonesia kerugian kecelakaan lalu lintas dapat mencapai Rp 217 triliun per tahun.
Kerugian itu, ujar Jusri, terdiri atas berbagai hal. Misalnya biaya perawatan rumah sakit dan perbaikan kendaraan. "Itu belum termasuk korban kecelakaan yang mengalami cacat, menjadi tidak produktif bekerja. Jika tidak lagi produktif, berapa penghasilan yang hilang," katanya.
Sedangkan jumlah korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas, menurut Jusri, angkanya sangat besar. Data yang tercatat, ujar Jusri, jumlah korban kecelakaan lalu lintas sekitar 380 ribu per tahun.
"Panjang jalan di Indonesia sekitar 38 ribu kilo meter. Artinya jika kita rata-ratakan, tiap 1 kilometer terdapat 10 korban tewas" kata Jusri.
Akan tetapi, kata dia, seluruh stake holder lalu lintas termasuk pemerintah masih terkesan menyepelekan masalah ini. Pemahaman para pemimpin, baik di pemerintahan dan kalangan swasta mengenai keselamatan berlalu lintas, kata Jusri, sangat minim. Jusri memberi contoh, perusahaan atau lembaga negara, hanya memberlakukan syarat memiliki surat izin mengemudi untuki mengemudikan mobil atau sepeda motor.
"Membuat SIM di tanah air masih sangat longgar," katanya.
Jusri berpendapat, edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas, idealnya masuk kurikulum pendidikan. Tujuannya, supaya lebih menyosialisasikan keselamatan berlalu lintas sekaligus menanamkan sikap dan kedisiplinan sejak dini.