Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas

Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas

09:44
 pembangunan-flyover




JAKARTA  – Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tahun 2013. Untuk 21 kegiatan prioritas, dana yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 Rp13 triliun.

Hal tersebut tertuang dalam Belanja Program Unggulan yang tertuang dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2013. Beberapa kegiatan itu antara lain, pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT), normalisasi sungai, penataan waduk dan situ. Optimalisasi perluasan dan penambahan jaringan jalan, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), pembangunan rumah susun, penataan kampung dan kantong kumuh.

Program prioritas lainnya, yakni penataan trayek dan peremajaan angkutan umum, peningkatan pengelolaan busway. Pelayanan masyarakat meliputi masalah kesehatan dan pendidikan melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Gubernur DKI, Joko Widodo, mengatakan pihaknya menganggarkan Rp4 triliun untuk membangun kampung susun, kampung deret, dan sejumlah program penataan kampung lainnya. Sementara program KJS Rp800 miliar dan Kartu Jakarta Pintar Rp600 miliar lebih.

5 PROGRAM BESAR
Jumlah yang hampir sama dibutuhkan untuk rencana penambahan 150 bus gandeng dan 300 bus tunggal Transjakarta serta hibah 1.000 reguler. Dengan asumsi harga satuan bus gandeng sesuai kontrak saat ini Rp3,7 miliar – Rp3,8 miliar per unit dan bus tunggal Rp1 miliar.

“Terdapat lima besar yang menjadi prioritas program kerja pada tahun 2013. Yaitu, masalah kemacetan, pendidikan, kesehatan, pemukiman dan banjir,” tandas Joko Widodo di Balaikota, Senin (3/12).
Untuk MRT, dana itu nantinya diperuntukan bagi pelebaran jalan penunjang MRT tahap II dan pembebasan tanah untuk MRT Koridor Jalan Lebak Bulus – Fatmawati lanjutan.

Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, mengatakan tahap I tender lorong MRT Al Azhar – HI sudah dilakukan. Tahap ini bisa dijalankan jika Gubernur menyetujui proyek MRT. Persoalan dengan warga Fatmawati sudah selesai di mediasikan.

“Rencananya dana yang masuk dari hutang JICA untuk MRT di tahun 2013 sebesar Rp3,8 triliun. Dana itu masuk ke DKI Jakarta jika gubernur menyetujui proyek MRT dilaksankan,” ujar Basuki.

Untuk pendidikan, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp11,4 triliun. Jumlah tersebut terbagi atas Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp6,1 triliun untuk menggaji guru, tunjangan kinerja daerah (TKD). Sedangkan Belanja Langsung (BL) untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Rp5,3 triliun.

Share this

Unknown

Related Posts