Jakarta - Jokowi berharap harga tiket MRT sekitar Rp9.000-10.000 atau setara dengan negara lain.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan melanjutkan proyek mass rapid transit (MRT). Keputusan kelanjutan proyek tersebut akan ditetapkan paling lambat akhir 2012, sehingga pemancangan tiang pertama (groundbreaking) bisa dilakukan awal 2013.
Setelah mendapatkan penjelasan mengenai perhitungan bisnisnya dari manajemen PT MRT, Jokowi memastikan, pembangunan MR T tidak akan terbengkalai. “Sekarang sudah jelas mengenai perhitungan bisnisnya, termasuk mengenai laba-rugi dan harga tiket yang akan dijual. Semuanya sudah jelas bagi saya, jadi proyek MR T ini positif dilanjutkan,” ujar Jokowi di Jakarta, belum lama ini
Meski begitu, Jokowi melihat diperlukan tender ulang untuk mendapatkan tarif per kilometer yang lebih murah. Dia juga belum sepakat dengan harga tiket yang ditawarkan oleh PT MRT. Saat ini, biaya proyek yang ditawarkan berkisar Rp900 miliar per kilometer.
“Masalah harga per kilometer, saya juga sudah punya pegangan. Memang tidak mahal, tapi juga tidak murah. Hanya, terus terang, ini masih ditenderkan lagi. Mestinya bisa turun (lebih murah) dari itu,” tutur dia.
Jokowi mengaku harga proyek per kilometer tersebut tidak terlalu membebani pikirannya. Namun, dia berusaha untuk menekan harga tiket yang akan dikenakan kepada penumpang. Jokowi berharap harga tiket MRT sekitar Rp9.000-10.000 atau setara dengan negara lain.
Berdasarkan perhitungan awal, harga tiket MRT Rp38.000 per penumpang, lalu diharapkan ada subsidi menjadi Rp19.000.“Ini masih kemahalan, kalau bisa ada subsidi lagi, sehingga menjadi Rp15.000, sudah cukup. Kalau terlalu banyak subsidi, nanti beban kita semakin berat,” jelas dia.
Jika harga tiket tidak bisa ditekan, Pemprov DKI Jakarta akan meminta bantuan ke pemerintah pusat. untuk membantu subsidi. “Saya mau ketemu Menkeu dulu,” kata Jokowi.
Menanggapi keinginan Jokowi itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus DW Martowardojo menegaskan, pemerintah pusat tidak memiliki anggaran untuk subsidi sektor transportasi publik. “Tidak ada subsidi untuk transportasi publik tetapi formatnya dalam bentuk hibah yang merupakan bentuk dukungan yang besar dari pemerintah pusat,”.
Menkeu menegaskan, pemerintah pusat tidak memberikan dukungan dalam bentuk subsidi melainkan dukungan seperti konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas dan penggunaan energi terbarukan. Rencana Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi untuk transpor tasi publik merupakan arahan yang baik, namun harus dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Kalau tidak, pemda-pemda yang lain tidak menangkap pesan bahwa masalah transportasi publik itu mer upakan prioritas pemda,” kata Agus.
Menkeu sepakat dengan Jokowi untuk mengendalikan harga tiket MRT dengan harga yang wajar. “Hal yang musti dilihat dari MRT ini adalah tentang kelayakan harganya. Saya setuju dengan langkah Pak Jokowi itu namun tentang subsidi dan lain-lainnya kita belum bicara,” ujar Agus.
Direktur Utama PT MR T Jakarta Tribudi Rahardjo menjelaskan, harga tiket MRT senilai Rp 38.000 adalah harga break event point (BEP) bila PT MRT dibebani pengembalian 58 persen pinjaman, dan tidak ada subsidi sama sekali sejak hari per tama beroperasi. “ Jadi, itu bukan harga yang akan dibebankan ke masyarakat,”.