Jakarta - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengaku kesulitan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di daerah Jakarta Timur. Meski sudah dilakukan tindakan persuasif, masih banyak PKL yang membandel.
"Dalam menertibkan, kita sudah melakukan langkah persuasif berkomunikasi dengan bahasa baik, 'ya jangan berjualan karena menggangu pejalan kaki'. Tetapi pedagang diajak berkomunikasi kenyataannya diajak berbicara dia pura-pura tidak mendengar," ujar Kepala Satpol PP Jaktim, Syahdona dalam jumpa pers akhir tahun di Rumah Makan Handayani, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (27/12/2012).
Syahdona menegaskan, jika nanti para pedagang itu terus membandel, pihaknya tak akan segan untuk menyita barang dagangan.
"Di satu sisi tidak lakukan penertiban, diambil diangkat, sekarang diambil diangkat tidak boleh, kunci Gubenur penertiban tapi dengan tahap tidak kasar secara humanis tetapi tegas ini sudah kita laksanakan bahkan kita mendekati pemuka masyarakat di sekitar. Untuk 2013 kita mensosialisaikan Perda No 8 Tahun 2007 untuk pedagang kaki lima, ada sosialisasi masyarkat di sekitar nanti kita mengajak masyarakat ramai menjaga lingkungan," ujarnya
Syadona menuturkan beberapa tempat telah dilakukan penertiban secara persuasif. Namun tindakannya diacuhkan oleh para PKL.
"Contohnya seperti di Pasar Klender, di Pasar Rebo sudah saya sampaikan secara persuasif tetapi diacuhkan. Namun kita tetap menyikapi dengan bahasa baik seperti diterapkan beliau (Gubernur DKI Joko Widodo-red)," tuturnya.
Menurutnya ia telah mendapat solusi dari wali kota untuk melakukan pendataan pedagang kaki lima.
"Pak wali kota, telah memerintahkan pedagang kaki lima didata. Nantinya dicari kantong-kantong untuk mereka berdagang, dalam waktu dekat mudah-mudahan itu terlaksana," paparnya.
Pedagang kaki lima (PKL) di jembatan TransJ siap saja digusur Pemrov DKI. Tapi, mereka punya permintaan pada Gubernur DKI Jokowi. Mereka berharap agar disediakan lahan baru untuk berdagang. Maklum, berdagang satu-satunya cara menafkahi anak dan istri.