Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan kebijakan aturan pelat
nomor ganjil genap pada 2013 mendatang. Tetapi, pembatasan kendaraan
dengan menggunakan metode ganjil genap dianggap akan menemui hambatan
jika sistem transportasi masal belum maksimal pelayanannya.
"Mau seperti apapun sistem pembatasan kendaraan, nomor satu yang dipikirkan adalah kesiapan kapasitas angkutan umum yang memadai," kata pengamat transportasi UI Alvinsyah saat dihubungi, Sabtu (15/12).
Alvinsyah menegaskan, jika sistem sarana dan prasarana transportasi masal diperbaiki dengan baik, maka otomatis masyarakat akan beralih ke transportasi umum secara otomatis. Dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mematuhi aturan ganjil genap nantinya.
"Yang dibatasi ini kan orang, orang ini responnya macam-macam ada yang patuh, ada yang tidak. Budaya kita kan lihat aturan justru cenderung disiasati untuk dilanggar," jelas Alvinsyah.
"Perlu komitmen dan konsistensi, khususnya dari aparat kepolisian, untuk kawal aturan ganjil genap itu. Masyarakat kita punya 1001 alasan tidak pakai angkutan umum, karena itu dari pemerintah harus siap dulu," katanya.
Adapun solusi yang ditawarkan adalah dengan memperbaiki transportasi yang sudah kelihatan. Seperti peremajaan bus terlebih dahulu, sehingga masyarakat ada alternatif pilihan yang lebih baik.
"Jangan justru setelah ganjil genap diterapkan, berbagai pelanggaran terjadi, seperti pelat nomor bodong dan palsu," pungkasnya.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan kebijakan aturan pelat nomor ganjil genap pada 2013 mendatang. Tetapi, pembatasan kendaraan dengan menggunakan metode ganjil genap dianggap akan menemui hambatan jika sistem transportasi masal belum maksimal pelayanannya.
"Mau seperti apapun sistem pembatasan kendaraan, nomor satu yang dipikirkan adalah kesiapan kapasitas angkutan umum yang memadai," kata pengamat transportasi UI Alvinsyah saat dihubungi, Sabtu (15/12).
Alvinsyah menegaskan, jika sistem sarana dan prasarana transportasi masal diperbaiki dengan baik, maka otomatis masyarakat akan beralih ke transportasi umum secara otomatis. Dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mematuhi aturan ganjil genap nantinya.
"Yang dibatasi ini kan orang, orang ini responnya macam-macam ada yang patuh, ada yang tidak. Budaya kita kan lihat aturan justru cenderung disiasati untuk dilanggar," jelas Alvinsyah.
"Perlu komitmen dan konsistensi, khususnya dari aparat kepolisian, untuk kawal aturan ganjil genap itu. Masyarakat kita punya 1001 alasan tidak pakai angkutan umum, karena itu dari pemerintah harus siap dulu," katanya.
Adapun solusi yang ditawarkan adalah dengan memperbaiki transportasi yang sudah kelihatan. Seperti peremajaan bus terlebih dahulu, sehingga masyarakat ada alternatif pilihan yang lebih baik.
"Jangan justru setelah ganjil genap diterapkan, berbagai pelanggaran terjadi, seperti pelat nomor bodong dan palsu," pungkasnya.
"Mau seperti apapun sistem pembatasan kendaraan, nomor satu yang dipikirkan adalah kesiapan kapasitas angkutan umum yang memadai," kata pengamat transportasi UI Alvinsyah saat dihubungi, Sabtu (15/12).
Alvinsyah menegaskan, jika sistem sarana dan prasarana transportasi masal diperbaiki dengan baik, maka otomatis masyarakat akan beralih ke transportasi umum secara otomatis. Dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mematuhi aturan ganjil genap nantinya.
"Yang dibatasi ini kan orang, orang ini responnya macam-macam ada yang patuh, ada yang tidak. Budaya kita kan lihat aturan justru cenderung disiasati untuk dilanggar," jelas Alvinsyah.
"Perlu komitmen dan konsistensi, khususnya dari aparat kepolisian, untuk kawal aturan ganjil genap itu. Masyarakat kita punya 1001 alasan tidak pakai angkutan umum, karena itu dari pemerintah harus siap dulu," katanya.
Adapun solusi yang ditawarkan adalah dengan memperbaiki transportasi yang sudah kelihatan. Seperti peremajaan bus terlebih dahulu, sehingga masyarakat ada alternatif pilihan yang lebih baik.
"Jangan justru setelah ganjil genap diterapkan, berbagai pelanggaran terjadi, seperti pelat nomor bodong dan palsu," pungkasnya.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan kebijakan aturan pelat nomor ganjil genap pada 2013 mendatang. Tetapi, pembatasan kendaraan dengan menggunakan metode ganjil genap dianggap akan menemui hambatan jika sistem transportasi masal belum maksimal pelayanannya.
"Mau seperti apapun sistem pembatasan kendaraan, nomor satu yang dipikirkan adalah kesiapan kapasitas angkutan umum yang memadai," kata pengamat transportasi UI Alvinsyah saat dihubungi, Sabtu (15/12).
Alvinsyah menegaskan, jika sistem sarana dan prasarana transportasi masal diperbaiki dengan baik, maka otomatis masyarakat akan beralih ke transportasi umum secara otomatis. Dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mematuhi aturan ganjil genap nantinya.
"Yang dibatasi ini kan orang, orang ini responnya macam-macam ada yang patuh, ada yang tidak. Budaya kita kan lihat aturan justru cenderung disiasati untuk dilanggar," jelas Alvinsyah.
"Perlu komitmen dan konsistensi, khususnya dari aparat kepolisian, untuk kawal aturan ganjil genap itu. Masyarakat kita punya 1001 alasan tidak pakai angkutan umum, karena itu dari pemerintah harus siap dulu," katanya.
Adapun solusi yang ditawarkan adalah dengan memperbaiki transportasi yang sudah kelihatan. Seperti peremajaan bus terlebih dahulu, sehingga masyarakat ada alternatif pilihan yang lebih baik.
"Jangan justru setelah ganjil genap diterapkan, berbagai pelanggaran terjadi, seperti pelat nomor bodong dan palsu," pungkasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan kebijakan aturan pelat
nomor ganjil genap pada 2013 mendatang. Tetapi, pembatasan kendaraan
dengan menggunakan metode ganjil genap dianggap akan menemui hambatan
jika sistem transportasi masal belum maksimal pelayanannya.
"Mau seperti apapun sistem pembatasan kendaraan, nomor satu yang dipikirkan adalah kesiapan kapasitas angkutan umum yang memadai," kata pengamat transportasi UI Alvinsyah saat dihubungi, Sabtu (15/12).
Alvinsyah menegaskan, jika sistem sarana dan prasarana transportasi masal diperbaiki dengan baik, maka otomatis masyarakat akan beralih ke transportasi umum secara otomatis. Dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mematuhi aturan ganjil genap nantinya.
"Yang dibatasi ini kan orang, orang ini responnya macam-macam ada yang patuh, ada yang tidak. Budaya kita kan lihat aturan justru cenderung disiasati untuk dilanggar," jelas Alvinsyah.
"Perlu komitmen dan konsistensi, khususnya dari aparat kepolisian, untuk kawal aturan ganjil genap itu. Masyarakat kita punya 1001 alasan tidak pakai angkutan umum, karena itu dari pemerintah harus siap dulu," katanya.
Adapun solusi yang ditawarkan adalah dengan memperbaiki transportasi yang sudah kelihatan. Seperti peremajaan bus terlebih dahulu, sehingga masyarakat ada alternatif pilihan yang lebih baik.
"Jangan justru setelah ganjil genap diterapkan, berbagai pelanggaran terjadi, seperti pelat nomor bodong dan palsu," pungkasnya.
"Mau seperti apapun sistem pembatasan kendaraan, nomor satu yang dipikirkan adalah kesiapan kapasitas angkutan umum yang memadai," kata pengamat transportasi UI Alvinsyah saat dihubungi, Sabtu (15/12).
Alvinsyah menegaskan, jika sistem sarana dan prasarana transportasi masal diperbaiki dengan baik, maka otomatis masyarakat akan beralih ke transportasi umum secara otomatis. Dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mematuhi aturan ganjil genap nantinya.
"Yang dibatasi ini kan orang, orang ini responnya macam-macam ada yang patuh, ada yang tidak. Budaya kita kan lihat aturan justru cenderung disiasati untuk dilanggar," jelas Alvinsyah.
"Perlu komitmen dan konsistensi, khususnya dari aparat kepolisian, untuk kawal aturan ganjil genap itu. Masyarakat kita punya 1001 alasan tidak pakai angkutan umum, karena itu dari pemerintah harus siap dulu," katanya.
Adapun solusi yang ditawarkan adalah dengan memperbaiki transportasi yang sudah kelihatan. Seperti peremajaan bus terlebih dahulu, sehingga masyarakat ada alternatif pilihan yang lebih baik.
"Jangan justru setelah ganjil genap diterapkan, berbagai pelanggaran terjadi, seperti pelat nomor bodong dan palsu," pungkasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan kebijakan aturan pelat
nomor ganjil genap pada 2013 mendatang. Tetapi, pembatasan kendaraan
dengan menggunakan metode ganjil genap dianggap akan menemui hambatan
jika sistem transportasi masal belum maksimal pelayanannya.
"Mau seperti apapun sistem pembatasan kendaraan, nomor satu yang dipikirkan adalah kesiapan kapasitas angkutan umum yang memadai," kata pengamat transportasi UI Alvinsyah saat dihubungi.
Alvinsyah menegaskan, jika sistem sarana dan prasarana transportasi masal diperbaiki dengan baik, maka otomatis masyarakat akan beralih ke transportasi umum secara otomatis. Dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mematuhi aturan ganjil genap nantinya.
"Yang dibatasi ini kan orang, orang ini responnya macam-macam ada yang patuh, ada yang tidak. Budaya kita kan lihat aturan justru cenderung disiasati untuk dilanggar," jelas Alvinsyah.
"Perlu komitmen dan konsistensi, khususnya dari aparat kepolisian, untuk kawal aturan ganjil genap itu. Masyarakat kita punya 1001 alasan tidak pakai angkutan umum, karena itu dari pemerintah harus siap dulu," katanya.
Adapun solusi yang ditawarkan adalah dengan memperbaiki transportasi yang sudah kelihatan. Seperti peremajaan bus terlebih dahulu, sehingga masyarakat ada alternatif pilihan yang lebih baik.
"Jangan justru setelah ganjil genap diterapkan, berbagai pelanggaran terjadi, seperti pelat nomor bodong dan palsu," pungkasnya.
"Mau seperti apapun sistem pembatasan kendaraan, nomor satu yang dipikirkan adalah kesiapan kapasitas angkutan umum yang memadai," kata pengamat transportasi UI Alvinsyah saat dihubungi.
Alvinsyah menegaskan, jika sistem sarana dan prasarana transportasi masal diperbaiki dengan baik, maka otomatis masyarakat akan beralih ke transportasi umum secara otomatis. Dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mematuhi aturan ganjil genap nantinya.
"Yang dibatasi ini kan orang, orang ini responnya macam-macam ada yang patuh, ada yang tidak. Budaya kita kan lihat aturan justru cenderung disiasati untuk dilanggar," jelas Alvinsyah.
"Perlu komitmen dan konsistensi, khususnya dari aparat kepolisian, untuk kawal aturan ganjil genap itu. Masyarakat kita punya 1001 alasan tidak pakai angkutan umum, karena itu dari pemerintah harus siap dulu," katanya.
Adapun solusi yang ditawarkan adalah dengan memperbaiki transportasi yang sudah kelihatan. Seperti peremajaan bus terlebih dahulu, sehingga masyarakat ada alternatif pilihan yang lebih baik.
"Jangan justru setelah ganjil genap diterapkan, berbagai pelanggaran terjadi, seperti pelat nomor bodong dan palsu," pungkasnya.