Pelanggaran lalu lintas kerap terjadi ketika petugas polisi lalu lintas
tak ada di lokasi yang kerap dilanggar. Oleh karena itu, Dinas
Perhubungan DKI ingin menerapkan denda maksimal sehingga tak ada lagi
pelanggaran lalu lintas karena takut dengan denda yang tinggi.
"Kami sedang berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menaikan denda. Jadi nanti yang ditakuti hukumnya, bukan petugasnya," kata Kepala Dishub DKI Udar Pristono , Senin (23/12/2013).
Denda tinggi ini tidak hanya diberlakukan pada penerobos busway, Dishub DKI berencana menerapkan denda Rp 500 ribu kepada pengendara yang melawan arah (contraflow), sopir angkutan umum yang mengetem, dan pengendara yang parkir tidak pada tempatnya. Pristono menambahkan, denda tinggi berhasil membangun budaya tertib dan kesadaran hukum seperti di Singapura.
"Jadi ada tiga hal yang akan dikenakan denda maksimal Rp 500 ribu, itu angkot yang ngetem, contraflow liar, dan pelanggaran parkir. Kita sudah berkoordinasi tiga kali dengan semua pihak bagaimana merumuskannya," ujar Pristono.
Menurut Pristono, dari pertemuan itu tampak kepolisian, kejaksaan, dan kantor pengadilan di Jakarta mendukung rencana denda maksimal. Sehingga tak ada lagi pengendara bandel yang merugikan pengendara lainnya.
"Seperti kepolisian sangat mendukung. Sebenarnya sekarang sudah berlaku, tapi yang masih berjalan itu proses pembelajarannya untuk bisa dikenakan denda maksimal. Kita membangun kota ini kan bukan hanya infrastrukturnya, tapi juga law inforcement dan sosial budaya masyarakatnya," tutup Pristono.
"Kami sedang berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menaikan denda. Jadi nanti yang ditakuti hukumnya, bukan petugasnya," kata Kepala Dishub DKI Udar Pristono , Senin (23/12/2013).
Denda tinggi ini tidak hanya diberlakukan pada penerobos busway, Dishub DKI berencana menerapkan denda Rp 500 ribu kepada pengendara yang melawan arah (contraflow), sopir angkutan umum yang mengetem, dan pengendara yang parkir tidak pada tempatnya. Pristono menambahkan, denda tinggi berhasil membangun budaya tertib dan kesadaran hukum seperti di Singapura.
"Jadi ada tiga hal yang akan dikenakan denda maksimal Rp 500 ribu, itu angkot yang ngetem, contraflow liar, dan pelanggaran parkir. Kita sudah berkoordinasi tiga kali dengan semua pihak bagaimana merumuskannya," ujar Pristono.
Menurut Pristono, dari pertemuan itu tampak kepolisian, kejaksaan, dan kantor pengadilan di Jakarta mendukung rencana denda maksimal. Sehingga tak ada lagi pengendara bandel yang merugikan pengendara lainnya.
"Seperti kepolisian sangat mendukung. Sebenarnya sekarang sudah berlaku, tapi yang masih berjalan itu proses pembelajarannya untuk bisa dikenakan denda maksimal. Kita membangun kota ini kan bukan hanya infrastrukturnya, tapi juga law inforcement dan sosial budaya masyarakatnya," tutup Pristono.
Share this
Related Posts
Kapolri: Soal Kenaikan STNK dan BPKB Itu Dari Pemerintah Bukan PolriNTMC POLRI - Kapolri Jenderal Tito Karnavian
menegaskan hanya mengikuti aturan perihal kenaikan biaya pengurusan
Sura
Selamat HUT KORPRI ke 45 TahunNTMC POLRI - Selasa (29-11-16) dalam rangka HUT
KORPRI KE 45 TAHUN seluruh personil PNS Mabes Polri mengikuti upacara 
Foto Farewell Parade Kakorlantas Mabes Polri
NTMC POLRI - Farewell Parade Kakorlantas Mabes Polri dan serah terima Pataka digelar jajaran Korlantas Mabes Polr
Brigjen Pol Drs Royke Lumowa Hari Ini Resmi Jabat Kakorlantas Mabes Polri
NTMC POLRI - Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Senin
(12/12/2016) lalu, telah mengeluarkan surat Telegram Rahasia (T