NTMCPOLRI.INFO - Presiden Joko Widodo kembali mengundang pro dan kontra terkait penunjukkan beberapa pejabat tinggi negara. Sebelumnya Jokowi sudah menunjuk Jaksa Agung baru yakni Agung H.M. Prasetyo yang sebelumnya mengundang pro dan kontra karena dinilai para pakar politik bahwa pemilihan Jaksa Agung merupakan titipan dari salah satu petinggi partai di Koalisi Indonesia Hebat. Pro dan kontra juga terjadi pada penunjukan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yang juga ditunjuk oleh Presiden Jokowi yakni I Dewa Gede Palguna yang dinilai pernah menjadi politisi dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Kali ini Presiden Jokowi kembali membuat pro dan kontra terkait penyerahan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Polisi Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Jum'at, 9 Januari 2015. Keputusan ini mengagetkan pegiat antikorupsi.
"Mendadak sekali, kami tidak habis pikir alasan Jokowi," kata Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho yang dihubungi pada 9 Januari 2015. “Ini mimpi buruk para aktivis antikorupsi.”
Menurut Emerson, Jokowi telah tutup mata terhadap rekam jejak Budi Gunawan yang kini menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian. Penunjukan tanpa konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dituding Emerson dilakukan hanya untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi.
Aktivis aktikorupsi itu mengatakan, tidak ada yang menonjol dari Budi kecuali saat disebut memiliki rekening gendut. Ia mengatakan, pegiat antirasuah segera merapatkan barisan untuk melawan pilihan Jokowi ini. "Kami mungkin akan ajukan gugatan," ucap dia.
Budi Gunawan memiliki harta kekayaan yang lebih besar ketimbang empat calon Kepala Polri lainnya. Harta kekayaan mantan ajudan Presiden RI keempat Megawati Soekarnoputri itu mencapai Rp 22,6 miliar.
Ia terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK 26 Juli 2013. Adapun laporan harga kekayaan Budi Gunawan sebelumnya pada 19 Agustus 2008 sebesar Rp 4,6 miliar.
Sebagai bekas ajudan Megawati, beberapa bulan lalu, Budi mengatakan hingga ini masih menjalin silaturahmi dengan Ketua Umum PDIP itu. Ia mengaku pertemuan terakhir dengan mantan bosnya itu terjadi pada saat menghadiri tahlilan 40 hari mendiang Taufiq Kiemas, suami Mega. Setiap tahlilan, Budi berperan mengundang tokoh-tokoh polisi.
Menurut Budi, keakraban yang dijalin dengan Megawati tidak pernah sampai membahas urusan politik. Makan malam yang sering digelar tidak menyinggung pembicaraan politik. “Makannya selalu ramai-ramai,” ujarnya.