JAKARTA - Kasus kecelakaan bus Trans Jakarta di Jalan Warung Buncit pada Jumat (13/7/2012) kemarin yang menyebabkan seorang bocah tewas ditempat, mengundang reaksi dari Pemprov DKI.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan DKI, Sugiyanta, mengatakan kawasan di sepanjang Jalan Warung Buncit hingga Kuningan sudah saatnya dipasang pagar pengaman yang lebih tinggi. Menurutnya hal tersebut untuk mencegah agar orang tidak dapat menyeberang jalan dan melintas di koridor Trans Jakarta secara bebas.
"Masyarakat harus menyeberang melalui Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tersedia di kawasan tersebut. Ini sebagai upaya untuk menekan terjadinya angka kecelakaan lantas yang melibatkan bus Trans Jakarta," ujar Sugiyanta, Selasa (24/7/2012).
Sugiyanta menjelaskan, pagar pembatas yang akan dipasang ini nantinya dapat memisahkan jalur busway dengan jalan arteri. Rencananya, realisasi kebijakan pemasangan pagar itu akan dimulai pada tahun 2013.
"Saat ini Dishub DKI tengah mengkaji model dan mendata infrastruktur lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan ini. Seperti kebutuhan banyaknya jumlah JPO yang harus dibangun dan di perempatan mana saja perlu dibangun underpass atau flyover," paparnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan DKI, Sugiyanta, mengatakan kawasan di sepanjang Jalan Warung Buncit hingga Kuningan sudah saatnya dipasang pagar pengaman yang lebih tinggi. Menurutnya hal tersebut untuk mencegah agar orang tidak dapat menyeberang jalan dan melintas di koridor Trans Jakarta secara bebas.
"Masyarakat harus menyeberang melalui Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tersedia di kawasan tersebut. Ini sebagai upaya untuk menekan terjadinya angka kecelakaan lantas yang melibatkan bus Trans Jakarta," ujar Sugiyanta, Selasa (24/7/2012).
Sugiyanta menjelaskan, pagar pembatas yang akan dipasang ini nantinya dapat memisahkan jalur busway dengan jalan arteri. Rencananya, realisasi kebijakan pemasangan pagar itu akan dimulai pada tahun 2013.
"Saat ini Dishub DKI tengah mengkaji model dan mendata infrastruktur lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan ini. Seperti kebutuhan banyaknya jumlah JPO yang harus dibangun dan di perempatan mana saja perlu dibangun underpass atau flyover," paparnya.
Sumber: KKI