Pekanbaru-Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pembangunan Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai dibangun pada tahun 2014.
"Keputusan Presiden (Keppres) sudah keluar, tinggal dibuat komitmen pelaksanaannya," kata Hatta pada workshop "Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung Industri Hilir Kelapa Sawit dalam Rangka Implementasi Program MP3EI Koridor Sumatra, di Kabupaten Pelalawan, Riau, Selasa.
Hatta menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan lahan sekitar 40 ribu hektare untuk proyek itu. Kawasan terpadu tersebut, lanjutnya, terbagi seluas 20 ribu hektare di daerah Banten dan sisanya di Lampung sebagai penopang berkembangnya daerah industri ketika Jembatan Selat Sunda berdiri.
Setelah terbitnya Kepres realisasi pembangunan Jembatan Selat Sunda, lanjutnya, pemerintah menyusun komitmen perusahaan, baik swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan menjadi pelaksana proyek tersebut.
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga sedang menyiapkan "master plan" pembangunan ruas jalan untuk menghubungkan daerah dari Lampung sampai Aceh.
"Setiap Pemerintah Provinsi yang dilewati 'highway' tersebut diminta untuk ikut bertanggungjawab melakukan pembebasan lahan. Dana pembebasannya disiapkan pemerintah," ujarnya.
Pembangunan Jembatan Selat Sunda diharapkan dapat mempercepat perluasan pembangunan ekonomi Indonesia di koridor Sumatera.
Menurut Hatta, koridor Sumatera berkembang dengan cepat dilihat dari investasi pada tahun 2011 yang mencapai Rp489 triliun dan diproyeksikan pada tahun ini akan ada sekitar Rp500 triliun investasi yang masuk.
Ia mengatakan, setelah pembangunan Jembatan Selat Sunda direalisasikan, pemerintah akan membantu pembangunan Jembatan Selat Malaka, yang menghubungkan Provinsi Riau dan Malaka, Malaysia.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Riau terus meminta agar pemerintah pusat memberi dukungan dalam rencana pembangunan Jembatan Selat Malaka yang dinilai akan menguntungkan dari segi perdagangan ekonomi bilateral.
Menurut dia, pemerintah memang memprioritaskan pembangunan Jembatan Selat Sunda karena khawatir pembangunan Jembatan Selat Malaka bakal memengaruhi geo-politik dan geo-ekonomi Indonesia di bagian Barat yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura.
"Kalau Jembatan Malaka dibangun lebih dulu, secara geo-politik dan geo-ekonomi Indonesia akan tertarik ke atas. Harusnya kita menjadi satu kesatuan lebih dulu, hanya satu tetap NKRI itu strateginya. Nanti kita bangun bareng dua jembatan itu kalau perlu," kata Hatta Rajasa.
"Keputusan Presiden (Keppres) sudah keluar, tinggal dibuat komitmen pelaksanaannya," kata Hatta pada workshop "Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung Industri Hilir Kelapa Sawit dalam Rangka Implementasi Program MP3EI Koridor Sumatra, di Kabupaten Pelalawan, Riau, Selasa.
Hatta menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan lahan sekitar 40 ribu hektare untuk proyek itu. Kawasan terpadu tersebut, lanjutnya, terbagi seluas 20 ribu hektare di daerah Banten dan sisanya di Lampung sebagai penopang berkembangnya daerah industri ketika Jembatan Selat Sunda berdiri.
Setelah terbitnya Kepres realisasi pembangunan Jembatan Selat Sunda, lanjutnya, pemerintah menyusun komitmen perusahaan, baik swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan menjadi pelaksana proyek tersebut.
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga sedang menyiapkan "master plan" pembangunan ruas jalan untuk menghubungkan daerah dari Lampung sampai Aceh.
"Setiap Pemerintah Provinsi yang dilewati 'highway' tersebut diminta untuk ikut bertanggungjawab melakukan pembebasan lahan. Dana pembebasannya disiapkan pemerintah," ujarnya.
Pembangunan Jembatan Selat Sunda diharapkan dapat mempercepat perluasan pembangunan ekonomi Indonesia di koridor Sumatera.
Menurut Hatta, koridor Sumatera berkembang dengan cepat dilihat dari investasi pada tahun 2011 yang mencapai Rp489 triliun dan diproyeksikan pada tahun ini akan ada sekitar Rp500 triliun investasi yang masuk.
Ia mengatakan, setelah pembangunan Jembatan Selat Sunda direalisasikan, pemerintah akan membantu pembangunan Jembatan Selat Malaka, yang menghubungkan Provinsi Riau dan Malaka, Malaysia.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Riau terus meminta agar pemerintah pusat memberi dukungan dalam rencana pembangunan Jembatan Selat Malaka yang dinilai akan menguntungkan dari segi perdagangan ekonomi bilateral.
Menurut dia, pemerintah memang memprioritaskan pembangunan Jembatan Selat Sunda karena khawatir pembangunan Jembatan Selat Malaka bakal memengaruhi geo-politik dan geo-ekonomi Indonesia di bagian Barat yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura.
"Kalau Jembatan Malaka dibangun lebih dulu, secara geo-politik dan geo-ekonomi Indonesia akan tertarik ke atas. Harusnya kita menjadi satu kesatuan lebih dulu, hanya satu tetap NKRI itu strateginya. Nanti kita bangun bareng dua jembatan itu kalau perlu," kata Hatta Rajasa.
Share this
