Sumatera - Sekitar 5.000 petani memblokir Jalan Lintas Timur Sumatera, Selasa 25 September 2012. Akibatnya, arus lalu lintas yang menghubungkan Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat lumpuh total. Kemacetan mengular.
Para petani itu berasal dari empat kecamatan--Lembahmasurai, Muarasiau, Sungaitenang dan Kecamatan Jangkat--di Kabupaten Merangin, Jambi. Aksi blokir yang dilakukan sejak pagi hingga siang hari itu menuntut pencabutan SK Bupati Marangin tahun 2009 yang menyebabkan para petani itu tidak bisa membuat Kartu tanda Penduduk (KTP).
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Petani Indonesia Kabupaten Merangin, Azhari, SK Bupati Tahun 2009 itu menyatakan tidak akan membuat KTP bagi warga di empat kecamatan itu. Sebab, mereka dianggap sebagai pendatang yang telah merambah kawasan hutan penyangga Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). "Kami menentang keputusan itu," katanya.
Petani juga menolak rencana perluasan kawasan penyangga TNKS, karena dalam rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, perluasan itu akan mencaplok kebun kopi warga setempat hingga mencapai 4.000 hektar lebih. "Kami akan terus melakukan aksi, bakhkan dengan jumlah massa lebih banyak lagi jika pemerintah daerah ini tidak mengindahkan keinginan kami," ujar Azhari.
Sementara itu, Bupati Merangin, Nalim, saat dimintai konfirmasinya tidak mengangkat telepon. Menurut salah seorang stafnya, bupati sedang melakukan pertemuan dengan warga pendemo di ruang rapat kantornya.
Sementara itu, Wakapolres Bangko, Komisaris Zulhir, mengatakan para pendemo hanya menggelar aksi di kantor bupati. "Saya katakan, tidak benar bila dikatakan aksi warga tersebut melakukan pemblokiran jalan. Buktinya warga kini berada di halaman kantor bupati," katanya.
Para petani itu berasal dari empat kecamatan--Lembahmasurai, Muarasiau, Sungaitenang dan Kecamatan Jangkat--di Kabupaten Merangin, Jambi. Aksi blokir yang dilakukan sejak pagi hingga siang hari itu menuntut pencabutan SK Bupati Marangin tahun 2009 yang menyebabkan para petani itu tidak bisa membuat Kartu tanda Penduduk (KTP).
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Petani Indonesia Kabupaten Merangin, Azhari, SK Bupati Tahun 2009 itu menyatakan tidak akan membuat KTP bagi warga di empat kecamatan itu. Sebab, mereka dianggap sebagai pendatang yang telah merambah kawasan hutan penyangga Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). "Kami menentang keputusan itu," katanya.
Petani juga menolak rencana perluasan kawasan penyangga TNKS, karena dalam rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, perluasan itu akan mencaplok kebun kopi warga setempat hingga mencapai 4.000 hektar lebih. "Kami akan terus melakukan aksi, bakhkan dengan jumlah massa lebih banyak lagi jika pemerintah daerah ini tidak mengindahkan keinginan kami," ujar Azhari.
Sementara itu, Bupati Merangin, Nalim, saat dimintai konfirmasinya tidak mengangkat telepon. Menurut salah seorang stafnya, bupati sedang melakukan pertemuan dengan warga pendemo di ruang rapat kantornya.
Sementara itu, Wakapolres Bangko, Komisaris Zulhir, mengatakan para pendemo hanya menggelar aksi di kantor bupati. "Saya katakan, tidak benar bila dikatakan aksi warga tersebut melakukan pemblokiran jalan. Buktinya warga kini berada di halaman kantor bupati," katanya.
Sumber: Vivanews