"Jadi tadi sesuai amanat pak Kapolri, Brimob itu khusus penanggulangan kejahatan tingkat tinggi, kaitannya dengan masalah penanggulangan unjuk rasa dan PHH (Pasukan Anti Huru-Hara). Namun, tetap pendekatan pada masyarakat, tetap persuasif, simpatik dan humanis," ujar Kepala Polda (Kapolda) Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Unggung Cahyono, di Markas Polda Metro Jaya, Jumat (14/11).
Unggung mengatakan, dalam satu bulan terjadi sekitar 179 kali unjuk rasa di Jakarta dan sekitarnya. "Artinya, setiap hari pasti ada unjuk rasa. Saya berterima kasih kepada seluruh anggota Brimob, Sabhara yang setiap hari memberikan pelayanan pada masyarakat. Tetap motonya Brimob itu 'Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan'," ujarnya.
Ia menyampaikan, dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa, Polri berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindak Kepolisian dan Protap Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Aksi Anarkis.
"Tadi (perayaan HUT Brimob), diperagakan di sana. Terutama ada yang ditonjolkan tadi masalah KBR, yaitu penanganan bom yang kaitannya dengan masalah kimia, biologi dan radioaktif," ujarnya.
"Selama ini Alhamdulillah dengan adanya Perkap itu tidak ada (anggota) yang boleh bawa senjata, itu yang harus kami taati. Jadi tidak ada korban, apalagi korban dari masyarakat. Kami tetap maksimal gunakan gas air mata, ini sangat aman," ujarnya.
Soal penggunaan seragam lama Brimob, Unggung menuturkan, itu merupakan keputusan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Badrodin Haiti.
"Jadi pak Wakapolri keluarkan surat keputusan, kembali lagi gunakan loreng. Ini digunakan dalam rangka Operasi Kamtibmas. Jadi setiap melaksanakan operasi seperti di Poso ini digunakan. Ini sebenarnya bukan baru, tapi yang lama dipakai lagi," ujarnya. (ntmcpolri.info)