NTMC – Jenderal Badrodin Haiti memiliki target 100 hari dalam bidang pelayanan dan peningkatan kepercayaan publik ke Polri. Hal tersebut disampaikan Staf ahli Kapolri, Irjen Benny Mokalu dalam sambutan di acara diskusi MMD Initiative di Hotel NAM, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2015).
Benny Mokalu menyatakan di acara diskusi MMD Initiative di Hotel NAM, Kemayoran, Jakarta Pusat. Benny mengutip Pasal 13 UU Polri yang menyatakan tugas utama Polri adalah memelihara Kamtibmas, penegakan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat. Ia pun menyebutkan jika ada pandangan masyarakat di lapangan yang merasa beberapa oknum anggota tak menjalankan pasal tersebut.
“Nah, di masyarakat kok nggak kayak gitu ya di lapangan? Marilah sama-sama kita berharap,” ujar Benny.
Mantan Kapolda Bengkulu itu menjelaskan, lapangan atau ekosistem seorang anggota Polri bisa mengubah perilakunya. Sehingga Kapolri menyusun reformasi birokrasi Polri sebagai salah satu target 100 harinya.
“Kadang terpengaruh ekosistem, yang tadinya berhati malaikat bisa berubah jadi abu-abu. Tapi ini namanya reformasi birokrasi Polri. Intinya, Bapak Kapolri selalu ingatkan membentuk kepercayaan masyarakat ke kepolisian ini kurang. Mungkin sudah ada tapi hanya ke beberapa anggota saja,” ucap Benny.
Ditambahkan Benny, tak semua anggota Polri berpendidikan tinggi seperti sebagian masyarakat. Beberapa di antara anggota Polri hanya lulusan SMA, sehingga kadang tidak muncul motivasi untuk membangun domain polisinya.Next
“Mungkin karena pendidikan terlalu sempit dibandingkan teman-teman berpendidikan S1 dan S2. Makanya, marilah kita bersama-sama membentuk polisi itu lebih baik. Ini prioritas Bapak Kapolri, target 100 hari,” imbuh Benny.
“Mungkin karena pendidikan terlalu sempit dibandingkan teman-teman berpendidikan S1 dan S2. Makanya, marilah kita bersama-sama membentuk polisi itu lebih baik. Ini prioritas Bapak Kapolri, target 100 hari,” imbuh Benny.
Salah satu hal yang jadi perhatian target 100 hari Kapolri adalah pelayanan di SPK, Polsek dan Reserse. Menurut Benny, kurang optimalnya pelayanan karena komposisi anggota dan laporan yang masuk perbandingannya kurang optimal. Ia pun menyebutkan sinergitas penegakan hukum bersama Kejaksaan dan KPK yang harus ditingkatkan lebih baik.
“Mudah-mudahan, target ini dengan Polda Metro Jaya dan Polda Jabar jadi pilot project pelayanan prima di dalam maupun reserse, intel dan sebagainya,” pungkas Benny.
“Arahan Bapak Presiden kepada Bapak Kapolri di Istana Negara, kami akan me-minimize calo, pungli dan penerimaan bintara polisi yang transparan. Beliau (Kapolri) membentuk satu tim, harapannya untuk mendapatkan trust masyarakat minimal 60 persen,” tambahnya.