Selasa, Februari 21/2012-14.46 WIB
Jakarta-Pemerintah pusat melalui pembentukan Otorita Transportasi Jabodetabek (OTJ) akan membantu permasalahan kemacetan dan transportasi di Jakarta yang tak kunjung ada perubahan. Pembentukan OTJ itu merupakan arahan Presiden kini tengah menunggu Perpres agar segera dilaksanakan tahun ini.
Deputi Bidang Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Menko Perekonomian, Luky Eko Wiryanto, menjelaskan hal itu saat ini masih dibahas di Menko Perekonomian. Sementara, untuk transportasi Jakarta memang levelnya harus menteri agar selanjutnya bisa dilaporkan langsung ke Presiden.
“Proyek OTJ tidak akan diberikan kepada pemerintah daerah, mengingat beberapa pengalaman sebelumnya yang tidak berhasil dijalankan oleh pemda. Pemda sendiri nantinya tetap akan dilibatkan, namun dalam kapasitas sebagai pelaksana,” tambah Luky.
Di samping itu, Masterplan saat ini sudah diserahkan kepada Sekretaris Kabinet dan sedang menunggu Perpres diterbitkan. Masterplan itu nantinya memuat 20 langkah penanganan transportasi di Jabodetabek. Rencana pengembangan sistem transportasi ini terpadu untuk periode 20 tahun, yakni 2011-2030.
Luky menekankan, kota metropolitan selevel Jakarta memerlukan modal transportasi yang terintegrasi.
“Pengembangan modal transportasi massal semacam TransJakarta yang hanya untuk kawasan Jakarta, atau transportasi lainnya yang hanya untuk Tangerang, ke depannya akan diintegrasikan. Setelah OTJ diberlakukan, sistem transportasi di wilayah Jabodetabek akan terintegrasi,” ujarnya.
Lebih lanjut Luky menjelaskan, perlu koordinasi antarpemerintahan provinsi, tak cukup sekedar Kementerian Perhubungan. Harus dibangun institusi khusus untuk mendukung ini. Dan oleh karena itulah kita bentuk OTJ.