Sumbawa Barat, NTB- Kepolisian resor Sumbawa Barat, Nusa
Tenggara Barat, mulai melakukan uji coba pelaksanaan manajemen panduan
lalu-lintas atau Traffick Management Centre (TMC) sebagai tindak lanjut
dari program nasional.
Kapolres Sumbawa Barat melalui Kasat Lantas, AKP Elianto J. SIk di Taliwang, Kamis, mengemukakan, TMC mulai diberlakukan di Sumbawa Barat dengan penyediaan data berbasis elektronik.
"TMC kita sekarang masih sebatas data base, sebut saja data tentang lalulintas kendaraan tersibuk, mobilisasi kendaraan termasuk petunjuk jalur. Semua itu bisa diakses melalui situs resmi milik Polres atau langsung ke blog TMC sendiri,” katanya.
Sebelumnya, TMC hanya diterapkan di Mabes Polri hingga Polda-Polda. Kali ini, TMC juga diberlakukan di setiap Polres. Mapolres setempat salah satu yang menerapkan itu lantaran didukung dengan kersiapan perangkat dan lebih dulu menerapkan pusat pelayanan berbasis elektronik melalui internet.
Kapolri menginstruksikan agar seluruh jajaran Polri harus melakukan revitasliasi program pelayanan di segala bidang. Salah satunya, TMC tadi. Demikian halnya pelayanan langsung seperti sistem pengaduan masyarakat melalui elektornik dan pelayanan data pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM).
Operator TMC juga dibekali dengan fasilitas komunikasi online melalui twiter dan facebook untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat luas utamanya pengguna internat.
Situs Twiter dan Fecebook berisikan sosialisasi undang-undanng lalulintas serta kebijakan kapolri dan seruan perubahan di institusi polri sendiri.
"Tujuannya agar kami lebih terbuka dan mampu merespons dan berkomunikasi dengan masyarakat, menyangkut apapun apakah itu keluhan bahkan kritikan, " kata perwira yang sebelumnya bertugas di Dirlantas Polda NTB itu.
Saat ini, penerapan perubahan pelayanan sudah terlihat dari pembuatan SIM yang tidak lebih memakan tidak lebih dari satu jam. Itu sesuai standar pelayanan internasional atau ISO.
Demikian juga pemberlakuan data kunjungan masyarakat berbasis elektronik kini juga mulai diberlakukan. Seluruh keperluan masyarakat termasuk mitra polri akan didata termasuk identitas lengkap. Tujuannya, agar pelayanan dipersingkat dan tidak perlu melalui proses birokrasi berbelit.
"Data itu akan disuplai ke semua loket pelayanan, apakah pelayanan SIM, BPKB atau yang lain, " kata Elianto menambahkan.