Hetifah mengatakan, masalah transportasi dan kemacetan harus benar-benar menjadi gerakan bersama. Tentunya hal ini menjadi kunci jangan sampai ada ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pemerintah dengan DPR maupun antara kementerian di pemerintahan itu sendiri.
Hetifah menambahkan, Komisi V sendiri karena mendukung adanya suatu upaya memperbesar kapasitas pemerintah untuk memperbaiki transportasi massal ke depannya. Komisi V melihat ada suatu inkonsistensi suatu kebijakan yang didorong ternyata bisa jadi akan dirugikan oleh kebijakan lain dan membuat apa yang dirintis ini menjadi tidak efektif atau kurang efektif terkait kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan.
sumber: Elshinta