BANDUNG--Perbaikan jalan di Kabupaten Bandung Barat sepanjang 175 km gagal dilaksanakan tepat waktu, akibat gagal lelang.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Ahmad Wahidin mengatakan dari 68 paket proyek perbaikan jalan yang dilelangkan, 25 paket di antaranya harus dilakukan lelang ulang akibat beberapa faktor.
"Karena jumlah penawarnya kurang dari tiga, tidak lengkapnya syarat administrasi dan tidak adanya SKT [sertifikat keterampilan teknis]. Makanya, mau tidak mau lelang harus dilakukan kembali lewat LPSE," kata Ahmad saat dihubungi ..
Menurutnya, dari 25 paket lelang tersebut, 20 paket diantaranya telah selesai lelang, sedangkan sisanya lima paket masih mencari penawar yang tepat.
Dia menjelaskan semenjak KBB termasuk dalam anggota LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) beberapa persyaratan para penawar paket proyek yang ada di KBB menjadi lebih selektif. Oleh karenanya, dia tidak bisa menyalahkan sepenuhnya keterlambatan perbaikan jalan kepada buruknya kinerja Dinas Bina Marga.
"Pemenang lelang jangan sampai jatuh kepada orang yang tidak bertanggungjawab. Sebab, kalau hal itu terjadi, dipastikan infrastruktur yang rusak malah tambah amburadul," ujarnya.
Ahmad meminta kepada warga KBB untuk sedikit bersabar dan dirinya menjamin pada akhir tahun 2012 perbaikan jalan sudah bisa dilakukan dan aktivitas perekonomian warga menjadi mudah.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan KBB Dodi Ahmad Sofiandi mengungkapkan dari 68 proyek yang dilelangkan pada tahap pertama, sebanyak 30 di antaranya gagal ditenderkan. Tender proyek yang gagal tersebut karena syarat administrasi yang tidak terpenuhi oleh para rekanan atau kontraktor dan minimnya peserta.
"Salah satu penyebab minimnya peserta lelang adalah karena proses lelang berbarengan dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Akibatnya peminat lelang berkurang," kata Dodi.
Dia menjelaskan kegagalan tender tersebut akan berdampak luas bagi masyarakat. Padahal sebelumnya, Pemkab Bandung Barat menargetkan untuk perbaikan jalan itu akan dilakukan pada Oktober.
Menurutnya, dari sekian proyek tender yang dilelang oleh instansi yang dipimpinnya, tender perbaikan jalan yang paling sering gagal tender. Sedangkan untuk tender pekerjaan penerangan jalan umum (PJU), pengairan, dan listrik pedesaan sebagian besar sudah berhasil ditenderkan.
“Bahkan, saat ini proses pengerjaan listrik pedesaan sudah mencapai sekitar 70%. Kalau sudah begini, kami menjadi serba salah,” ujarnya.
Menurutnya, untuk memperbaiki jalan secara rutin sepanjang 113 km pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar sedangkan untuk pemeliharaan berkala sebesar Rp11 miliar.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mengalokasikan dana sebesar Rp6,5 miliar untuk peningkatan jalan sepanjang 22km. Bina Marga pun menganggarkan dana untuk peningkatan jalan desa sepanjang 20km dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp7,8 miliar. "Rencananya, PLN akan memberikan anggaran CSR dan kami masih menunggu realisasi itu," ujarnya.
Dodi menambahkan, berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), klasifikasi jalan rusak berat adalah yang tingkat kerusakannya di atas 23%, rusak sedang 16%-23%, rusak ringan 11%-16%, dan di bawah 11% masih dikatakan baik.
"Jalan banyak yang rusak dan bolong karena minimnya saluran air drainase sehingga buangan air jatuh ke badan jalan dan akhirnya cepat rusak," paparnya.