Jakarta - Kesuksesan Singapura mengembangkan Mass Rapid Transit (MRT) akan ditularkan ke Jakarta. Pemerintah Negeri Singa tersebut siap membantu Pemprov DKI Jakarta dalam membangun moda angkutan massal tersebut.
Kesediaan tersebut disampaikan perwakilan Duta Besar (Dubes) Singapura, Anil Kumar Nayar, saat bertemu dengan Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota.
Menurut Anil, Singapura memiliki pengalaman mengembangkan MRT. Pengalaman tersebut bisa saja dibagikan kepada Jakarta yang akan membangun MRT dalam waktu dekat ini. “Singapura ada sedikit pengalaman. Kalau ada interest dari Jakarta kami akan membantu.”
Pertemuaan dengan Basuki berlangsung sekitar 2 jam. “Belum, masih bicara saja. Hari ini cuma silahturahmi. Kami siap membantu dalam kapasistas kami,” ujar Anil. Kunjungan kali pertama ini juga sebagai ajang perkenalan kedua belah pihak.
Masalah Jakarta
Anil tidak menampik pembicaraan mereka membahas beberapa persoalan di Jakarta, yang salah satunya lalulintas. “Kita bicara tentang prioritas-prioritas pada Wagub tentang Jakarta dalam soal traffic, housing, hospitality. Ini diskusi yang umum saja,” tandasnya.
Jakarta memiliki beberapa masalah mendesak yang harus diperbaiki. Pemprov DKI harus melakukan perbaikan di beberapa lini. Mengingat Jakarta memiliki luas wilayah yang besar dan permasalahan yang kompleks. Secara keseluruhan pembangunan Jakarta sangat pesat di ASEAN. “Perkembangan pesat harus diikuti dengan pembangunan yang terkontrol. Kami siap membantu jika diperlukan,” ujar Anil.
Sementara itu, sikap Gubernur DKI, Jokowi yang belum memutuskan kelanjutan MRT mengundang reaksi dari DPRD dan elemen masyarakat. Jokowi tinggal mengeksekusi proyek tersebut. Bila terus ditunda bakal menimbulkan berbagai kecurigaan.
“MRT tersebut sudah melalui kajian sangat matang. Tidak hanya di tingkat DKI tetapi juga tingkat pusat yang melibatkan lintas kementerian. Kok masih negosiasi ulang?” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua.
Politisi Partai Golkar ini menyatakan negosiasi ulang memperlambat pembangunan. “Seolah-olah apa yang sudah dimatangkan pendahulunya (Fauzi Bowo) adalah sembrono. Kalau begitu terus maka pembangunan Jakarta tidak akan pernah berlanjut. Tiap datang yang baru, rencana yang disusun bertahun-tahun menjadi mentah. Padahal tinggal melanjutkan,” jelasnya.
Pengamat perkotaan, Amir Hamzah, mengatakan keinginan Jokowi menegosiasi ulang proyek MRT akan menimbulkan berbagai dugaan. “Bisa saja muncul dugaan orang Jokowi ‘minta jatah’ dan berbagi dugaan lainnya. Apalagi barang sudah jadi kok masih diutak-atik dengan berbagai alasan.”
Seperti diketahui, Gubernur Jokowi, belum mengambil keputusan karena ingin memastikan MRT yang akan dibangun sepanjang Lebak Bulus-Hotel Indonesia bisa bermanfaat bagi warga Jakarta.
Dia juga meminta keringanan beban hutang kepada pemerintah pusat agar beban yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta tidak terlalu besar. Semula 58 persen untuk Pemprov DKI dan 42 persen pemerintah pusat menjadi 30 persen untuk Pemprov DKI sedangkan 70 persen hutang dibebankan ke pemerintah pusat.