PERSOALAN jalan rusak hingga keluhan penyakit menjadi aspirasi
masyarakat Samarinda yang mengemuka pada reses anggota DPRD Kaltim asal
Dapil I, HA Jawad Siradjuddin, 24-29 Agustus 2012 lalu. Warga di hampir
seluruh kecamatan yang ditemui menyampaikan uneg-uneg soal jalan rusak
yang tak kunjung diperbaiki pemerintah.
"Jalan rusak menjadi masalah klasik Samarinda yang hingga sekarang belum tuntas. Masyarakat mengharapkan pemerintah provinsi dapat turun tangan membantu Pemkot Samarinda," kata Jawad Siradjuddin, Senin (10/9) kemarin, menjelaskan hasil resesnya di Samarinda.
Menurut Ketua DPD Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kaltim ini, warga Komplek Perumahan Korpri Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang mengeluhkan kerusakan Jalan Jakarta yang semakin parah. Mereka mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan. Selain itu, pemerintah juga diminta memasang rambu-rambu lalu lintas agar kendaraan berat yang melintas bisa pelan-pelan. Selama ini sopir truk-truk besar memacu kendaraan mereka dengan kecepatan tinggi, sehingga membuat lingkungan perumahan berdebu dan banyak rumah warga retak akibat getaran laju kendaraan berat. Warga sempat menutup jalan tersebut sebagai bentuk protes terhadap pemerintah.
Keluhan jalan rusak juga disampaikan warga RT 28 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu. Jalan Siti Aisyah rusak parah sepanjang lebih kurang 75 meter dan hingga sekarang belum ada perbaikan dari pemerintah. Padahal jalan tersebut menjadi akses utama warga kelurahan tersebut dan sekitarnya.
Masalah yang sama juga diungkapkan warga Jalan Raudah 5 RT 24, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu. Jalan lingkungan mereka nyaris putus dan hampir tak bisa dilewati kendaraan karena ada gorong-gorong di bawah jalan yang ambrol. Pemerintah diharapkan memperbaiki kerusakan jalan yang menjadi jalur penting kegiatan warga tersebut.
Persoalan yang kurang lebih sama juga disampaikan warga Kecamatan Palaran. Kerusakan parah banyak ditemui di sepanjang Jalan Dwikora, Kelurahan Simpang Pasir serta Jalan Trikora, Kelurahan Rawa Makmur dan Kelurahan Handil Bakti, Palaran. Hilir mudik kendaraan berat perusahaan batu bara dan angkutan kontainer dari Pelabuhan Peti Kemas Palaran diduga menjadi penyebab utama kerusakan jalan. Sayangnya perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah berjalan lambat.
Jalan Trikora kondisinya semakin hari semakin parah. Bahkan tanpa ada hujan, jalan ini tergenang air, membuat banyak pengendara sepeda motor sering mengalami kecelakaan akibat terperosok ke dalam lubang yang tergenang.
Sedangkan warga Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, selain mengeluhkan jalan rusak juga resah akibat kegiatan perusahaan tambang batu bara. Banyak lubang-lubang bekas galian tambang belum direklamasi, padahal anak-anak warga sering bermain-main di sekitar lokasi itu. Mereka khawatir terjadi musibah anak tewas tenggelam di lubang bekas tambang, seperti di Sambutan, Samarinda. Tidak hanya itu, kegiatan tambang batu bara juga sering menimbulkan banjir air bercampur lumpur.
Kerusakan jalan, terutama Jalan Bung Tomo, juga menjadi keluhan masyarakat Samarinda Seberang. Banyak warga mengalami kecelakaan akibat sepeda motornya terperosok ke dalam kubangan dalam di jalan tersebut.
"Kerusakan jalan yang menjadi keluhan masyarakat, Insya Allah akan saya perjuangkan perbaikannya melalui alokasi anggaran pada APBD Kaltim 2013 mendatang. Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, akan saya koordinasikan dengan wali kota," kata politisi kelahiran Makassar, 23 Agustus 1966 ini.
Masalah lainnya yang menjadi keluhan masyarakat di Jalan Sumber Baru, Kecamatan Samarinda Seberang adalah penyakit ISPA dan gatal-gatal. Warga menduga penyakit yang mereka alami akibat polusi kegiatan perusahaan galangan kapal PT Mangkupalas Jaya. Debu pengampelasan kapal dan bahan kimia pada proses pengecatan diduga terbawa angin ke permukiman warga, sehingga diduga menjadi penyebab penyakit mereka.
"Warga mendesak kegiatan perusahaan yang berlangsung di Jalan Pattimura, tepi Sungai Mahakam tersebut dihentikan dan pindah ke lokasi lain yang jauh dari permukiman mereka," kata anggota Komisi III dan Badan Anggaran DPRD Kaltim tersebut.