Laju kemacetan di ruas jalan perkotaan DIY lambat laun kian terasa.
Tidak hanya saat menjelang liburan panjang, pada jam sibuk setiap hari
pun sudah ada ruas jalan yang mengalami kemacetan. Dari seluruh ruas
jalan utama perkotaan Yogyakarta saat ini tingkat kemacetan tiap harinya
sekitar 7 persen.
Diperkirakan tingkat kemacetan ruas jalan akan
meningkat 45 persen pada tahun 2023. ''Perlu diambil langkah serius, 10
tahun lagi kemacetan hampir terjadi di setengah ruas jalan utama
Yogyakarta,'' kata pengamat transportasi UGM Prof Dr-Ing Ahmad Munawar
MSc.
Guru besar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM itu
menerangkan, pembangunan jalan baru di DIY sulit dilakukan, kendati
sudah ada pembangunan jalan baru, jembatan layang maupun fasilitas lain
akan memicu pertumbuhan kendaraan pribadi yang justru makin meningkatkan
kemacetan. ''Penambahan panjang jalan dan fly over di daerah perkotaan
akan memacu pertumbuhan kendaraan pribadi, kemacetan lalu lintas akan
bertambah,'' tuturnya.
Solusi utama untuk mengatasi kemacetan DIY
menurutnya adalah perbaikan angkutan umum. Namun demikian, kondisi
rata-rata angkutan umum di DIY menurut pengamatannya sangat
memprihatinkan. Transportasi massal Trans Jogja yang menjadi tumpuan
perbaikan angkutan umum diakuinya tidak bertkembang seperti direncanakan
sebelumnya. ''Sampai sekarang jumlahnya saja tetap tidak bertambah,''
ungkapnya.
Di samping itu, kondisi angkutan umum yang ada saat ini
semakin lama makin tidak terawat dan banyak yang sudah tidak laik
jalan. Ditambah jumlah penumpang yang semakin sedikit dan seringnya
angkutan melakukan ngetem, dan sering terjadinya kecelakaan. Untuk
mengatasi kemacetan, katanya, usaha penyelamatan angkutan umum harus
segera dilaksanakan sehingga perlu ada dukungan regulasi dan finansial
dari Pemprov DIY.
Dia juga mengusulkan perlu dikembangkan segera
angkutan umum yang terintegrasi dan memenuhi standar pelayanan minimal
di seluruh wilayah DIY. Dia menyebutkan dari hasil survei kondisi
transportasi perkotaan, sekitar 81% kendaraan lebih banyak diisi oleh
kendaraan pribadi dimana sepeda motor menempati porsi paling banyak
yakni 74 persen. ''Kendaraan berupa bus hanya 10 persen,'' katanya.
Ditemui
secara terpisah, Sukamta anggota komisi C DPRD DIY sependapat,
pembenahan transportasi umum DIY diperlukan intervensi pemerintah.
Menurutnya, persoalan utama yang perlu segera dibenahi, yakni sistem
manajemen transportasi perkotaan dan pedesaan.
''Sayangnya
angkutan pedesaan kurang diperhatikan karena alasan mobilitas ekonomi,
sedangkan alokasi subsidi transportasi umum di perkotaan membengkak
karena
banyak argo rintisan yang kurang penumpang,'' ungkapnya.
banyak argo rintisan yang kurang penumpang,'' ungkapnya.