Jalur Pantai Utara (Pantura) yang kerap mengalami kerusakan dalam setiap tahunnya belakangan ini menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Oleh karenanya, kalangan DPR meminta pemerintah segera mencari solusi untuk mengatasi Jalur Pantura, sehingga kemacetan dapat teratasi dengan baik.
"Kita harapkan pemerintah khususnya Dirjen Bina Marga dan Perhubungan Darat dapat menyelesaikan solusi Jalur Pantura," tegas Wakil Ketua Komisi V Fraksi Partai Demokrat DPR RI Mulyadi, di Jakarta, kemarin.
Menurut Mulyadi, ini merupakan representasi dari permasalahan penyelengaraan jalan di seluruh Indonesia. Permasalahan yang sangat mendasar kata dia ialah terdapat dua institusi yang berbeda antara pembuat jalan yakni Ditjen Bina Marga Kementreian PU dengan pengatur penguna jalan yaitu Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
"Sehingga sering saling menyalahkan, Bina Marga menyatakan bahwa tonase kendaraan yang melewati jalan melebihi kemampuan jalan, sementara Perhubungan Darat tidak mau disalahkan begitu saja, dan menyatakan kerusakan jalan bukan hanya disebabkan oleh kelebihan tonase kendaraan. Tetapi karena kondisi struktur jalan tidak optimal, yang secara tidak langsung berarti menuduh kualitas pembangunan yang dikerjakan oleh kontraktor kurang bagus, dan disertai sistem drainase jalan yang tidak memadai," urainya.
Apabila dua intansi terjebak dalam perdebatan itu, lanjut Mulyadi, maka persoalan ini takkan pernah selesai, dan tak ada ujung pangkalnya. Untuk itu, solusi yang harus dilakukan menurut dia ialah Bina Marga dan Perhubungan Darat duduk bersama, sebagaimana di negara-negara yang kerap dikunjungi Komisi V bahwa pembuat dan pengatur penguna jalan dibawah satu institusi.
"Kita harapkan pemerintah khususnya Dirjen Bina Marga dan Perhubungan Darat dapat menyelesaikan solusi Jalur Pantura," tegas Wakil Ketua Komisi V Fraksi Partai Demokrat DPR RI Mulyadi, di Jakarta, kemarin.
Menurut Mulyadi, ini merupakan representasi dari permasalahan penyelengaraan jalan di seluruh Indonesia. Permasalahan yang sangat mendasar kata dia ialah terdapat dua institusi yang berbeda antara pembuat jalan yakni Ditjen Bina Marga Kementreian PU dengan pengatur penguna jalan yaitu Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
"Sehingga sering saling menyalahkan, Bina Marga menyatakan bahwa tonase kendaraan yang melewati jalan melebihi kemampuan jalan, sementara Perhubungan Darat tidak mau disalahkan begitu saja, dan menyatakan kerusakan jalan bukan hanya disebabkan oleh kelebihan tonase kendaraan. Tetapi karena kondisi struktur jalan tidak optimal, yang secara tidak langsung berarti menuduh kualitas pembangunan yang dikerjakan oleh kontraktor kurang bagus, dan disertai sistem drainase jalan yang tidak memadai," urainya.
Apabila dua intansi terjebak dalam perdebatan itu, lanjut Mulyadi, maka persoalan ini takkan pernah selesai, dan tak ada ujung pangkalnya. Untuk itu, solusi yang harus dilakukan menurut dia ialah Bina Marga dan Perhubungan Darat duduk bersama, sebagaimana di negara-negara yang kerap dikunjungi Komisi V bahwa pembuat dan pengatur penguna jalan dibawah satu institusi.