NTMC-Modus penipuan dengan menggunakan telepon kerap kali terjadi. Hal ini karena mudahnya akses medapatkan kartu provider telepon dan aktivasinya. berbeda dengan negara-negara lain seperti India, aktivasi telepon akan sangat ketat dan harus melalui verifikasi data si pemohon.
Seperti Aksi penipuan yang dilakukan seorang napi Lapas Salemba, Ony, kepada seorang perwira menengah (Pamen) berpangkat komisaris besar, rupanya hal ini bukan pertama kali terjadi. Beberapa aksi serupa juga terjadi. Para pelaku nekat menggunakan nama atasan korban untuk memuluskan aksinya.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Frangki Sompie membantah dan meluruskan bahwa fenomena itu terjadi karena adanya faktor budaya 'setor bawahan ke atasan'.
"Tidak ada itu budaya setoran (bawahan ke atasan), itu sangat keliru," kata Ronny saat dihubungi NTMC, Sabtu (30/8/2014)
Pria kelahiran Sulawesi Utara ini mengimbau kepada seluruh anggota Polri untuk tidak melayani telepon yang mengatasnamakan pejabat Polri dan meminta sejumlah uang melalui transfer. "Jangan lagi melayani permintaan seperti melalui telepon, karena itu pasti bohong," katanya.
Kalau pun anggota tersebut melayani, maka ada dua risiko yang akan dihadapinya. Yakni pidana korupsi bila anggota tersebut terbukti menyetor sejumlah uang kepada atasannya, dan korban penipuan.
"Dua-duanya akan kena, tidak ada pimpinan yang meminta ke anak buah," tegas Ronny.
Dia menambahkan, Polri sendiri saat ini tengah gencar melakukan pembersihan bagi oknum-oknum yang berbuat 'nakal'. Salah satu jalan penjeraan adalah dengan mempidanakan praktik korup yang melibatkan setiap anggota Polri. Contohnya adalah suap bandar judi online kepada Kasubdit Jatanras Polda Jabar AKBP MB
I