JAKARTA , – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dinilai salah hitung, sehingga kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi habis sebelum waktunya. “Ini karena salah hitung,” kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), S Zakaria, Kamis.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penghitung BBM. Di antaranya jumlah kendaraan, pertumbuhan penjualan kendaraan baru serta faktor infrastruktur.
Dengan terbatasnya infrastruktur sudah pasti kemacetan tak terelakkan. “Berapa banyak BBM yang terbuang percuma akibat kemacetan tersebut. Ini juga harus diperhitungkan,” terangnya. “Selain itu soal penyelewengannya.”
Jika semua faktor ini diperhitungkan, ia yakin kebutuhan masyarakat terhadap BBM pasti terpenuhi dengan baik. “Setiap tahun tidak ribut terus kuota kurang.”
Ia juga mempertanyakan pernyataan pejabat BPH Migas yang menyebut adanya penyimpangan distribusi yang melibatkan aparat dan pemda. “Harusnya segera ditangkap. BPH Migas kan sudah kerjasama dengan Kepolisian dan TNI dan BIN.”
Share this
