JAKARTA : Sedikitnya tiga masalah lahan sampai sekarang
masih menghambat penyelesaian proyek ruas tol "Jakarta Outer Ring Road
West 2" (JORR W2) Kebon Jeruk-Ulujami sepanjang 7,67 km sehingga target
penyelesaian proyek ini terancam molor.
Tiga masalah itu, kata Ketua Tim Tanah (TPT) Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum untuk Proyek JORR W2, Ambardi Effendy kepada pers di Jakarta, Senin (10/9), pertama adalah lahan seluas 0,72 ha yang dimiliki oleh 18 warga Meruya Utara, Jakarta Barat dan merupakan bagian dari paket-1 proyek itu.
"Pemilik tanah minta kenaikan harga secara signifikan. Tim penilai tanah menaksir harga tanah Rp1,6-2 juta per meter, sedangkan warga mintanya hingga Rp3 juta per meter," katanya.
Terhadap persoalan ini, pihaknya telah menyurati pihak terkait, khususnya Panitia Pengadaan Tanah setempat untuk melakukan penilaian harga tanah dengan kondisi saat ini. "Harga tanah waktu itu dinilai pada 2010 sehingga tentu ada penyesuaian jika pembebasannya tahun ini," katanya.
Pihaknya juga berpendapat, sebaiknya persoalan itu tidak diselesaikan dengan cara konsinyasi karena hal itu bisa menimbulkan persoalan di belakang hari karena masih ada hak perdata warga atas tanah itu.
Persoalan kedua, lanjutnya, adalah tanah sengketa seluas 0,59 ha antara Dinas Pertanian Provinsi DKI Jakarta dengan warga bernama Ny. Djumiah.
"Tanah itu tercatat aset Pemda DKI, tetapi ada warga yang mengakuinya dengan status girik. Karena itu, kami usulkan untuk kasus ini sebaiknya ditempuh cara konsinyasi, setelah Pemda DKI memiliki bukti-bukti kuat bahwa tanah itu aset Pemda DKI," katanya.
Persoalan ketiga, tambahnya, adalah tanah seluas 2,28 ha milik 130 orang di Petukangan Jaksel.
"Ini sudah jelas karena pada 20 Februari 2012, PT TUN telah menerbitkan putusan banding yang menguatkan putusan PTUN dengan memenangkan gugatan warga yakni mencabut SK Gubernur tentang besarnya nilai UGR Tanah dan Bangunan No. 1907/2010 tanggal 04 November 2010," katanya.
Direktur Teknik PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ), Agus Achmadi sebagai pemegang konsesi operator ruas tersebut memastikan bahwa pekerjaan konstruksi bisa dipercepat jika persoalan tanah tersebut selesai.
PT MLJ adalah pemegang konsesi ruas tol tersebut dengan total investasi sebesar Rp2,23 triliun dan pekerjaan konstruksi dimulai awal tahun ini.
"Kami mohon dukungan pihak terkait agar proyek ini bisa selesai sesuai target yakni pertengahan 2013 untuk seksi pertama yang terdiri paket 1 dan 2 sepanjang empat kilometer (Kebon Jeruk-Joglo) dan seksi II yang terdiri paket 3 dan 4 selesai pada awal 2014," katanya.
Saat ini, katanya, realisasi pembebasan tanah di masing-masing paketadalah 96 persen di paket 1, hampir 99 persen di paket 2, 95 persen paket 3 dan 77 persen di paket 4. "Sementara itu, untuk kemajuan pekerjaan konstruksi pada seksi pertama sebesar 38 persen dan seksi kedua sebesar 40 persen," katanya.
Penyelesaian jalan tol JORR W2 Utara merupakan salah satu target nasional untuk mengatasi kemacetan kota Jakarta serta sebagai jalur alternatif angkutan barang guna menghindari Jalan Tol Lingkar Dalam Kota.
Tol JORR W2 sendiri menghubungkan Tol JORR W1 Kembangan Jakarta Barat-Priok Jakarta Utara sehingga diharapkan mobilitas warga Jakarta akan lebih lancar.
PT MLJ sahamnya dimiliki 65% oleh PT Jasa Marga Tbk dan 35% oleh PT Jakarta Marga Jaya, anak usaha PT Jakarta Propertindo (BUMD DKI Jakarta).
Tiga masalah itu, kata Ketua Tim Tanah (TPT) Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum untuk Proyek JORR W2, Ambardi Effendy kepada pers di Jakarta, Senin (10/9), pertama adalah lahan seluas 0,72 ha yang dimiliki oleh 18 warga Meruya Utara, Jakarta Barat dan merupakan bagian dari paket-1 proyek itu.
"Pemilik tanah minta kenaikan harga secara signifikan. Tim penilai tanah menaksir harga tanah Rp1,6-2 juta per meter, sedangkan warga mintanya hingga Rp3 juta per meter," katanya.
Terhadap persoalan ini, pihaknya telah menyurati pihak terkait, khususnya Panitia Pengadaan Tanah setempat untuk melakukan penilaian harga tanah dengan kondisi saat ini. "Harga tanah waktu itu dinilai pada 2010 sehingga tentu ada penyesuaian jika pembebasannya tahun ini," katanya.
Pihaknya juga berpendapat, sebaiknya persoalan itu tidak diselesaikan dengan cara konsinyasi karena hal itu bisa menimbulkan persoalan di belakang hari karena masih ada hak perdata warga atas tanah itu.
Persoalan kedua, lanjutnya, adalah tanah sengketa seluas 0,59 ha antara Dinas Pertanian Provinsi DKI Jakarta dengan warga bernama Ny. Djumiah.
"Tanah itu tercatat aset Pemda DKI, tetapi ada warga yang mengakuinya dengan status girik. Karena itu, kami usulkan untuk kasus ini sebaiknya ditempuh cara konsinyasi, setelah Pemda DKI memiliki bukti-bukti kuat bahwa tanah itu aset Pemda DKI," katanya.
Persoalan ketiga, tambahnya, adalah tanah seluas 2,28 ha milik 130 orang di Petukangan Jaksel.
"Ini sudah jelas karena pada 20 Februari 2012, PT TUN telah menerbitkan putusan banding yang menguatkan putusan PTUN dengan memenangkan gugatan warga yakni mencabut SK Gubernur tentang besarnya nilai UGR Tanah dan Bangunan No. 1907/2010 tanggal 04 November 2010," katanya.
Direktur Teknik PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ), Agus Achmadi sebagai pemegang konsesi operator ruas tersebut memastikan bahwa pekerjaan konstruksi bisa dipercepat jika persoalan tanah tersebut selesai.
PT MLJ adalah pemegang konsesi ruas tol tersebut dengan total investasi sebesar Rp2,23 triliun dan pekerjaan konstruksi dimulai awal tahun ini.
"Kami mohon dukungan pihak terkait agar proyek ini bisa selesai sesuai target yakni pertengahan 2013 untuk seksi pertama yang terdiri paket 1 dan 2 sepanjang empat kilometer (Kebon Jeruk-Joglo) dan seksi II yang terdiri paket 3 dan 4 selesai pada awal 2014," katanya.
Saat ini, katanya, realisasi pembebasan tanah di masing-masing paketadalah 96 persen di paket 1, hampir 99 persen di paket 2, 95 persen paket 3 dan 77 persen di paket 4. "Sementara itu, untuk kemajuan pekerjaan konstruksi pada seksi pertama sebesar 38 persen dan seksi kedua sebesar 40 persen," katanya.
Penyelesaian jalan tol JORR W2 Utara merupakan salah satu target nasional untuk mengatasi kemacetan kota Jakarta serta sebagai jalur alternatif angkutan barang guna menghindari Jalan Tol Lingkar Dalam Kota.
Tol JORR W2 sendiri menghubungkan Tol JORR W1 Kembangan Jakarta Barat-Priok Jakarta Utara sehingga diharapkan mobilitas warga Jakarta akan lebih lancar.
PT MLJ sahamnya dimiliki 65% oleh PT Jasa Marga Tbk dan 35% oleh PT Jakarta Marga Jaya, anak usaha PT Jakarta Propertindo (BUMD DKI Jakarta).