Madura - Pesta Rakyat, istilah lain dari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di
Indonesia, tepatnya Pemilu Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan pada
Rabu (09/04/2014) lalu sudah memasuki rekapitulasi hasil perolehan suara
di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Demikian juga di Kabupaten Pamekasan, yang juga sudah memasuki masa rekapitulasi hasil perolehan masing-masing calon legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014.
Namun demikiaan, pada proses rekapitulasi tersebut justru menimbulkan berbagai macam polemik. Baik adanya indikasi kecurangan dari panitia penyelenggara (KPPS, PPS dan PPK), juga adanya 'pencurian' suara yang dilakukan antar caleg dan bahkan antar parpol.
Hal tersebut mengakibatkan ketidakpuasan dari sebagian caleg yang merasa dirugikan pada proses rakapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara di berbagai tingkatan. Bahkan, lemahnya pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, juga disignalir menjadi akibat dari ketidakpuasan para caleg.
Tidak segan-segan para caleg yang merasa dirugikan mendatangi Kantor Panwaslu Kabupaten, Jl Trunojoyo, Kelurahan Patemon, Kecamatan Pamekasan, dengan membawa sejumlah massa untuk melakukan protes kepada pihak pengawas dan meminta berbagai macam keadilan.
Bahkan, salah satu caleg dari Partai Bulan Bintang (PBB) daerah pemilihan (Dapil) 2 meliputi Kecamatan Palengaan dan Proppo, M Tamyis, mendatangi kantor Panwaslu Kabupaten dengan membawa ribuan massa. Uniknya hal tersebut dilakukan beberapa hari dengan menduduki Kantor Panwaslu.
Tidak puas dengan hal itu, mereka bahkan juga mengepung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, untuk meminta Panwaslu merekomendasikan kepada PPK Palengaan untuk melakukan hitung ulang di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan.
Sementara, caleg lain yang melaporkan indikasi kecurangan juga dilakukan oleh salah satu caleg dari Partai Demokrat, Nurfatilah. Caleg perempuan tersebut melaporkan akibat 30 suara miliknya hilang saat dilakukan penghitungan di tingkat PPK. Demikian juga dengan Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang juga melaporkan hal yang sama ke Panwaslu, Kamis (17/04/2014) kemarin.
Kondisi tersebut membuat pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, menerjunkan tujuh Satuan Setingkat Kompi (SSK). Dari jumlah itu, 3 di antaranya disiagakan ke Pamekasan, yang terdiri dari 2 SSK dari unsur Brimob dan 1 SSK Dalmas Satuan Sabhara.
Sementara untuk 3 kabupaten lainnya, seperti Sampang, Polda Jatim hanya memperbantukan 2 SSK Dalmas. Sedangkan untuk Kabupaten Bangkalan dan Sumenep, masing-masing 1 SSK Brimob.
Hal itu sesuai perintah dari Kapolda Jatim, Irjen Pol Unggung Cahyono, terkait pengamanan di Pulau Madura menjadi atensi tersendiri. Khususnya di Kabupaten Pamekasan, yang dinyatakan sebagai kabupaten paling rawan terjadi gejolak daripada tiga kabupaten lainnya di Madura.
"Terkait dengan rekapitulasi memang menjadi atensi dari Kapolda. Terbukti di Pamekasan ini ada riak-riak ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan. Se Madura, paling banyak pasukan yang kami perbantukan itu di Pamekasan," kata Kombes Pol Awi Setiyono, Kadiv Humas Polda Jawa Timur, di sela-sela pengamanan aksi salah satu caleg di Kantor Panwaslu..
Bahkan, petugas kemananan akan stanbay di Pamekasan hingga proses rekapitulasi di tingkat kabupaten selesai. "Pemilu sudah memasuki rekapitulasi pasca pemilihan, selama 28 hari polisi akan siaga di daerah yang dikhawatirkan akan terjadi sesuatu. Dari tanggal 10 April sampai 7 Mei, pasukan yang kami perbantukan akan selalu siaga," tegasnya.
Sementara itu, massa tidak hanya mengepung kantor Panwaslu yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan protes. Bahkan, massa juga mengepung Kantor KPU, Jl Brawijaya, meminta pertanggungjawaban pihak KPU untuk menuntaskan hal tersebut. Itu pun tidak hanya dilakukan sehari saja, namun pasca melakukan aksi bersar-besaran. Sebagian besar massa tetap bertahan di kawasan Kantor KPU Pamekasan.
Demikian juga di Kabupaten Pamekasan, yang juga sudah memasuki masa rekapitulasi hasil perolehan masing-masing calon legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014.
Namun demikiaan, pada proses rekapitulasi tersebut justru menimbulkan berbagai macam polemik. Baik adanya indikasi kecurangan dari panitia penyelenggara (KPPS, PPS dan PPK), juga adanya 'pencurian' suara yang dilakukan antar caleg dan bahkan antar parpol.
Hal tersebut mengakibatkan ketidakpuasan dari sebagian caleg yang merasa dirugikan pada proses rakapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara di berbagai tingkatan. Bahkan, lemahnya pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, juga disignalir menjadi akibat dari ketidakpuasan para caleg.
Tidak segan-segan para caleg yang merasa dirugikan mendatangi Kantor Panwaslu Kabupaten, Jl Trunojoyo, Kelurahan Patemon, Kecamatan Pamekasan, dengan membawa sejumlah massa untuk melakukan protes kepada pihak pengawas dan meminta berbagai macam keadilan.
Bahkan, salah satu caleg dari Partai Bulan Bintang (PBB) daerah pemilihan (Dapil) 2 meliputi Kecamatan Palengaan dan Proppo, M Tamyis, mendatangi kantor Panwaslu Kabupaten dengan membawa ribuan massa. Uniknya hal tersebut dilakukan beberapa hari dengan menduduki Kantor Panwaslu.
Tidak puas dengan hal itu, mereka bahkan juga mengepung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, untuk meminta Panwaslu merekomendasikan kepada PPK Palengaan untuk melakukan hitung ulang di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan.
Sementara, caleg lain yang melaporkan indikasi kecurangan juga dilakukan oleh salah satu caleg dari Partai Demokrat, Nurfatilah. Caleg perempuan tersebut melaporkan akibat 30 suara miliknya hilang saat dilakukan penghitungan di tingkat PPK. Demikian juga dengan Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang juga melaporkan hal yang sama ke Panwaslu, Kamis (17/04/2014) kemarin.
Kondisi tersebut membuat pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, menerjunkan tujuh Satuan Setingkat Kompi (SSK). Dari jumlah itu, 3 di antaranya disiagakan ke Pamekasan, yang terdiri dari 2 SSK dari unsur Brimob dan 1 SSK Dalmas Satuan Sabhara.
Sementara untuk 3 kabupaten lainnya, seperti Sampang, Polda Jatim hanya memperbantukan 2 SSK Dalmas. Sedangkan untuk Kabupaten Bangkalan dan Sumenep, masing-masing 1 SSK Brimob.
Hal itu sesuai perintah dari Kapolda Jatim, Irjen Pol Unggung Cahyono, terkait pengamanan di Pulau Madura menjadi atensi tersendiri. Khususnya di Kabupaten Pamekasan, yang dinyatakan sebagai kabupaten paling rawan terjadi gejolak daripada tiga kabupaten lainnya di Madura.
"Terkait dengan rekapitulasi memang menjadi atensi dari Kapolda. Terbukti di Pamekasan ini ada riak-riak ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan. Se Madura, paling banyak pasukan yang kami perbantukan itu di Pamekasan," kata Kombes Pol Awi Setiyono, Kadiv Humas Polda Jawa Timur, di sela-sela pengamanan aksi salah satu caleg di Kantor Panwaslu..
Bahkan, petugas kemananan akan stanbay di Pamekasan hingga proses rekapitulasi di tingkat kabupaten selesai. "Pemilu sudah memasuki rekapitulasi pasca pemilihan, selama 28 hari polisi akan siaga di daerah yang dikhawatirkan akan terjadi sesuatu. Dari tanggal 10 April sampai 7 Mei, pasukan yang kami perbantukan akan selalu siaga," tegasnya.
Sementara itu, massa tidak hanya mengepung kantor Panwaslu yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan protes. Bahkan, massa juga mengepung Kantor KPU, Jl Brawijaya, meminta pertanggungjawaban pihak KPU untuk menuntaskan hal tersebut. Itu pun tidak hanya dilakukan sehari saja, namun pasca melakukan aksi bersar-besaran. Sebagian besar massa tetap bertahan di kawasan Kantor KPU Pamekasan.