Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, masa sosialisasi pemberlakuan sistem ganji genap yang dimulai sejak 28 Juni lalu dan berakhir pada 26 Juli mendatang dinilai sudah cukup untuk melakukan uji coba sebelum diberlakukan pada 30 Agustus mendatang. Berdasarkan teorinya, masa uji coba sistem ganjil genap tersebut memerlukan waktu sekitar satu bulan.
Dalam masa uji coba, kata dia, petugas kepolisian dan Disubtrans tidak akan memberi sanksi bila terjadi pelanggaran. Namun, bila sudah diberlakukan nanti, pelanggar ganjil genap akan dikenakan sanksi penilangan yang akan dilakukan kepolisian.
"Kami sudah menyiapkan 20 rambu berukuran 120 x 80 cm pada lokasi menuju sistem ganjil genap. Rambu tersebut berisi waktu pemberlakuan uji coba ganjil genap berikut dengan lokasi-lokasinya," kata Andri Yansyah saat dihubungi pada Minggu, 17 Juli 2016 kemarin.
Andri menjelaskan, sistem ganjil genap merupakan sistem pembatasan kendaraan pribadi untuk mengurai kemacetan di sembilan titik jalan protokol. Sistem tersebut dipilih sebagai transisi sebelum diberlakukannya Electronic Road Pricing (ERP) yang dipercaya sebagai sistem pembatasan kendaraan yang ideal.
"Kita terapkan ganjil genap karena kendaraan bernomor polisi ganjil genap berbanding sama yakni 50:50. Kendati demikian, pemberlakuan sistem ganji genap bukan berarti dapat mengurangi kemacetan sebanyak 50%," ujarnya.
Menurut Andri, diberlakukannya sistem ganji-genap akan mampu mengurangi kemacetan 20-30% di lokasi jalan yang diberlakukan ganji-genap. "Pengawasannya kan masih manual, tidak mungkin bisa mengurangi 50% meski data kendaraan ganji-genap 50:50. Kami menyiapkan 120 personel," tutupnya.