Dewan Perwakilan Rakyat
meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, selaku
dewan pengarah pengembangan Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda
(KSISS) memaparkan hasil pembahasan tim tujuh.
Sebab, hingga saat ini, kelanjutan proyek yang di antaranya membangun Jembatan Selat Sunda (JSS) masih belum jelas kemajuannya.
"Kami akan meminta
penjelasan resminya, agar tidak simpang siur di media," ujar Anggota
Banggar Fraksi Hanura, Saleh Husin, di Jakarta, Senin 1 Oktober 2012.
Menurut dia, terkait
keinginan Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengenai penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam uji kelayakan proyek
(feasibility studies) tersebut, kurang tepat dilakukan. Apalagi, jika uji kelayakan yang dilakukan hanya untuk pembangunan JSS.
Sebab, Saleh melanjutkan, pembangunan JSS tidak akan feasible jika tidak disertai oleh pembangunan kawasan. "Kalau tidak feasible, mengapa harus mengeluarkan dana APBN. Apalagi, sangat besar bisa Rp 1-2 triliun," tambahnya.
Sementara itu, mengenai
ketertarikan Jepang membiayai proyek tersebut, dirinya menyambut baik.
Jepang ataupun China, menurut dia, memiliki kemampuan yang sama untuk
menyelesaikan proyek tersebut.
Sementara itu, Hatta
Rajasa berjanji akan menjelaskan hasil pembahasan tim tujuh secepatnya.
Yang pasti, dirinya menegaskan tidak akan menggunakan APBN guna
pembiayaan pembangunan proyek tersebut.
Jika ada pihak swasta
yang menawarkan pembiayaan, dia melanjutkan, untuk apa pemerintah
menggunakan APBN, bahkan untuk uji kelayakan. "Kalau utang, kan berarti
dari APBN lagi dan itu terlalu besar. Kami masih ada prioritas lain,
irigasi, pertanian, dan infrastruktur lainnya," tambahnya.
Hatta juga menegaskan,
pembangunan JSS tidak akan dipisahkan oleh pembangunan kawasan, sehingga
nantinya yang menjadi tujuan yaitu memicu pertumbuhan ekonomi daerah
sekitarnya dapat terwujud.
"Kami ingin mengembangkan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terpadu," tuturnya.