Jakarta : Setelah sempat tenggelam
karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sibuk mengurusi banjir
ibukota, kini rencana pembatasan jumlah kendaraan berdasarkan
ganjil-genap kendaraan mengemuka kembali. Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo atau Jokowi tidak akan menunda pelaksanaannya.
"Enggak (diundur), tergantung kalkulasi," kata Jokowi di Marunda, Jakarta Utara, Sabtu (2/2/2013).
Mantan Walikota Solo ini mengakui jika rencana ini masih terus digodok. Meski begitu, dia menyatakan jika sistem ini kemungkinan sudah bisa diterapkan Februari ini.
"Masih dalam proses. Mungkin bisa aja Februari atau Maret," ujar Jokowi.
Pada Desember 2012 lalu, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menyatakan sistem ganjil-genap akan dilaksanakan Maret 2013 dan pelaksanaannya berlangsung secara bertahap.
"Pada prinsipnya semua sudah siap, dari Pemprov Jakarta maupun kepolisian. Bahwa nanti kita akan melakukan ganjil genap sebagai sebuah tahapan awal menuju pengaturan kendaraan pribadi lainnya, yakni ERP (kebijakan electronic road pricing)," jelas Azas di Balaikota Jakarta pada 28 Desember 2012 lalu.
"Enggak (diundur), tergantung kalkulasi," kata Jokowi di Marunda, Jakarta Utara, Sabtu (2/2/2013).
Mantan Walikota Solo ini mengakui jika rencana ini masih terus digodok. Meski begitu, dia menyatakan jika sistem ini kemungkinan sudah bisa diterapkan Februari ini.
"Masih dalam proses. Mungkin bisa aja Februari atau Maret," ujar Jokowi.
Pada Desember 2012 lalu, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menyatakan sistem ganjil-genap akan dilaksanakan Maret 2013 dan pelaksanaannya berlangsung secara bertahap.
"Pada prinsipnya semua sudah siap, dari Pemprov Jakarta maupun kepolisian. Bahwa nanti kita akan melakukan ganjil genap sebagai sebuah tahapan awal menuju pengaturan kendaraan pribadi lainnya, yakni ERP (kebijakan electronic road pricing)," jelas Azas di Balaikota Jakarta pada 28 Desember 2012 lalu.